Rekam24.com, Bogor– Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru honorer. Dalam kunjungan ke SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025, sebanyak 341 ribu guru honorer di seluruh Indonesia akan menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000 per bulan.
Tak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan program beasiswa pendidikan bagi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1. Program ini bertujuan meningkatkan kualifikasi akademik guru, dengan bantuan biaya kuliah sebesar Rp3 juta per semester.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa beasiswa pendidikan ini disediakan untuk sekitar 12 ribu guru di Indonesia dan terbagi dalam tiga skema penerima:
1. Guru yang sudah memiliki ijazah D2 atau D3
Mereka akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D4 atau S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang mengakui pengalaman kerja dan pendidikan sebelumnya untuk percepatan studi.
2. Guru yang sebenarnya sudah memiliki ijazah D4 atau S1 namun belum diakui secara administratif
Ini terjadi karena saat menempuh pendidikan, guru tersebut belum mendapatkan izin dari atasan atau tidak melengkapi persyaratan resmi. Pemerintah akan melakukan pendataan dan memfasilitasi pengakuan ijazah melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ini bukan pemutihan ijazah, melainkan pengakuan atas proses pendidikan yang sah namun belum tercatat resmi,” tegas Mu’ti.
3. Guru yang belum pernah kuliah sama sekali
Untuk kelompok ini, pemerintah akan membuka akses kuliah dari awal, yaitu mulai semester satu, melalui sistem pembelajaran daring atau kerja sama dengan perguruan tinggi yang memungkinkan kuliah jarak jauh.
“Guru-guru ini akan tetap bisa mengajar sambil kuliah,” jelasnya.
Semua skema ini dirancang agar para guru tetap bisa melaksanakan tugas mengajar tanpa terganggu oleh kewajiban akademik. Mu’ti menegaskan bahwa beasiswa dan bantuan ini dibiayai langsung dari anggaran Kementerian Pendidikan.
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, menambahkan bahwa pemerintah juga tengah mempersiapkan sistem administrasi digital untuk pendidikan, termasuk penerbitan ijazah digital bagi lulusan SMA mulai tahun ajaran 2025/2026.
Langkah ini merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Pemerintah menilai peningkatan kualitas guru adalah kunci menciptakan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.
(Echa Nur)
