Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melaksanakan rotasi dan pelantikan pejabat pertama kalinya sejak Wali Kota Dedie A. Rachim dilantik kembali.
Namun, sejumlah posisi strategis, termasuk jabatan Kepala Dinas (Kadis), diketahui masih kosong dan akan segera diisi melalui tahapan seleksi.
Dedie menyebutkan bahwa pelantikan yang dilaksanakan Senin pagi 30 Juni 2025, merupakan bagian dari batch pertama dari rangkaian rotasi pejabat, termasuk pejabat tinggi pratama dan fungsional.
Baca Juga : Dedie Rachim Teken Rotasi Besar, Ini Daftar Lengkap 19 Kepala Dinas Baru di Bogor
Meski begitu, ia memastikan bahwa masih ada posisi kosong yang akan diisi pada tahap berikutnya.
“Masih ada beberapa jabatan yang kosong. Itu nanti kita berikan kesempatan kepada ASN yang punya prestasi dan sudah memenuhi persyaratan,” ungkap Dedie kepada awak media usai pelantikan.
Menurutnya, proses pengisian jabatan tersebut akan melalui mekanisme yang ketat sesuai sistem merit.
Ia menjelaskan bahwa proses rotasi dan pengangkatan pejabat di Kota Bogor cukup panjang karena harus mendapatkan izin dari berbagai lembaga, mulai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, hingga Pemerintah Provinsi.
“Ini proses yang harus ditempuh. Karena kita mengacu pada sistem merit, jadi tidak bisa serta-merta langsung isi. Harus melalui tahapan open bidding atau promosi internal yang sesuai aturan,” tambah Dedie.
Dengan masih terbukanya sejumlah kursi kepala dinas, Pemkot Bogor memberikan sinyal kuat kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya.
Baca Juga : Dedie Rachim Teken Rotasi Besar, Ini Daftar Lengkap 19 Kepala Dinas Baru di Bogor
“Kita memberikan kesempatan kepada mereka yang punya prestasi. Nanti akan ikut dalam proses seleksi terbuka maupun sistem merit untuk jabatan-jabatan yang kosong,” ujarnya.
Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor sendiri dijadwalkan akan dilakukan pada sore harinya.
Dedie menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi langkah awal dari reformasi birokrasi di bawah kepemimpinannya yang baru.
