Tim Kuasa Hukum NU Bogor Raya Law Firm Tegaskan Hak Milik Keddy Hendrayanto atas Lahan di Genteng, Sukamanah

Pihak kuasa hukum dari Kantor Hukum NU Bogor Raya Law Firm, Foto/Isitmewa
Pihak kuasa hukum dari Kantor Hukum NU Bogor Raya Law Firm, Foto/Isitmewa

Rekam24.com, Bogor – Persoalan kepemilikan sebidang tanah di kawasan Jalan Raya Dekeng, Kampung Sukamanah RT 001/RW 001, Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali mencuat ke permukaan. Pihak kuasa hukum dari Kantor Hukum NU Bogor Raya Law Firm angkat bicara untuk meluruskan duduk perkara sekaligus menegaskan keabsahan hak milik klien mereka, Keddy Hendrayanto.

Tim advokasi yang menangani perkara ini terdiri dari Dr.(C) KP.H. Budi Kasan Besari Adinagara, S.H., M.H., C.I.A., Muhammad Lutfi Hidayatullah, S.H., Endang Supriyatna, S.H., serta Muhammad Hanafi, S.H. Dalam keterangannya kepada awak media, Muhammad Hanafi, S.H., memaparkan bahwa kedudukan hukum kliennya berdiri di atas kronologi perolehan hak dan dokumen historis yang dapat ditelusuri secara runtut.

Bacaan Lainnya

Menurut penjelasan tim kuasa hukum, akar kepemilikan lahan tersebut berasal dari dua bekas Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di lokasi tersebut, yakni:

Bekas Sertifikat HGB Nomor 5 dengan luas sekitar 14.385 meter persegi, yang merupakan hasil konversi dari Eigendom 1937 (Surat Ukur No. 165 Tahun 1907) dan berakhir masa berlakunya pada 23 September 1980.

Baca Juga : Kapolri Mutasi 704 Personel Polri, 6 Kapolda Baru Ditunjuk

Bekas Sertifikat HGB Nomor 8 dengan luas sekitar 2.220 meter persegi, yang merupakan hasil konversi dari Eigendom 2601 (Surat Ukur No. 239 Tahun 1925) dan juga berakhir pada 23 September 1980.

Pada awal mulanya, kedua bekas HGB tersebut tercatat atas nama 13 orang, yaitu Lim Sit Nio, Lie Giok Tjiang, Lim It (Let) Nio, Lim Ngo An, Lim Poppie Nio, Lim Perlie Nio, Oey Hong Nio, Oey Houw Nio, Oey Hoey Nio, Oey Keng Nio, Lim Tjoan Hap, Lim Lian Hoa, dan Lim Tjoan Ke.

Seiring waktu, terjadi perubahan status kewarganegaraan dan identitas pada diri salah satu nama tersebut. Pada 17 September 1964, melalui surat keterangan di Pengadilan Negeri Bogor, Lim Tjoan Ke melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Selanjutnya, pada 26 Maret 1968, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama yang diterbitkan Pemerintah Kota Bogor, nama Lim Tjoan Ke resmi berganti menjadi Keddy Hendrayanto.

Baca Juga : Dijanjikan Kerja di Luar Negeri, 22 Pria di Bogor Nyaris Dikirim Jadi Tentara Bayaran Rusia

Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, tim kuasa hukum menilai Keddy Hendrayanto berkedudukan sebagai pemegang tunggal atas bekas HGB Nomor 5 dan Nomor 8 dengan total luasan sekitar 16.650 meter persegi (dengan catatan perbedaan angka luasan pada sejumlah dokumen pengukuran dan sket lapangan).

“Klien kami dalam hal ini Keddy Hendrayanto adalah jelas pemilik yang sah berdasarkan bukti-bukti yang kami kumpulkan dan sudah jelas juga melalui alas hak itu sendiri,” ujar Muhammad Hanafi, S.H.

Pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa masa berlaku HGB berakhir sekitar tahun 1980 ketika klien mereka belum menuntaskan pengurusan administrasi lanjutan akibat kesibukan serta kondisi tertentu. Meski demikian, upaya pengajuan perpanjangan dan pemulihan hak disebut telah ditempuh ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal tersebut merujuk pada Surat Keterangan Desa Genteng Nomor 590/36/IV/88 tertanggal 29 April 1988 (saat wilayah tersebut masih masuk administrasi Kecamatan Ciawi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor), yang menerangkan bahwa proses permohonan hak kembali atas bekas HGB Nomor 5 dan Nomor 8 seluas 16.650 meter persegi tengah berjalan. Dalam proses tersebut, BPN juga disebut sempat menerbitkan surat pernyataan tidak keberatan atas permohonan perpanjangan bekas hak dimaksud.

Baca Juga : Sukses Jadi Tuan Rumah Porprov XV Jabar 2026, Pemkot Bogor Soroti Pentingnya Dukungan Anggaran Provinsi

Dari sisi regulasi pertanahan, tim kuasa hukum merujuk pada Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Aturan tersebut dipandang memberikan ruang serta hak prioritas bagi bekas pemegang HGB untuk mengajukan permohonan pemberian hak kembali selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Secara historis, lahan tersebut memiliki keterikatan kuat dengan keluarga Keddy Hendrayanto. Sekitar 6.000 meter persegi di antaranya dahulu dimanfaatkan sebagai area pemakaman keluarga yang keberadaannya diklaim dapat diperkuat melalui kesaksian warga sekitar, dokumentasi, maupun bukti pendukung lain.

Seiring perkembangan kawasan di Kelurahan Genteng, lahan dengan luasan sekitar 16.650 meter persegi yang merujuk pada riwayat bekas HGB tersebut kini terbagi ke dalam beberapa peruntukan dan penguasaan, antara lain:

No. Uraian Objek / Penguasaan Perkiraan Luas Keterangan / NIB / Status
1 Lapangan Sepakbola 6.468 m² NIB: 01094, Hak Pakai
2 Kantor Kelurahan Genteng 1.468 m² NIB: 00017, Hak Pakai
3 SMP PGRI 17 459 m² NIB: 01673, Hak Milik
4 SMA YPH Plus 590 m² NIB: 01671, Hak Milik
5 Ade Wahyu 236 m² NIB: 01674, Hak Milik
6 Masjid Jami Al Amanah 167 m² NIB: 01672, Hak Milik Masjid
7 Jalan Sukamanah ± 1.781 m² Akses jalan
8 Area dalam penguasaan pemohon & makam keluarga ± 5.490 m² Termasuk objek yang dipersengketakan / diukur

Terkait luasan yang masih dikuasai dan dipersengketakan (sekitar 4.665 meter persegi dalam polemik yang mencuat maupun sekitar 5.490 meter persegi berdasarkan pembacaan peta digital), tim kuasa hukum menyoroti perbedaan hasil ukur. Pengukuran pada sket bekas HGB No. 5 tercatat 2.614 meter persegi dan bekas HGB No. 8 tercatat 2.051 meter persegi, sementara pantauan melalui aplikasi digital Bhumi ATR/BPN menunjukkan luasan sekitar 5.490 meter persegi. Tim kuasa hukum menilai pengukuran lapangan oleh BPN sebelumnya mengikuti pagar yang dipasang pihak tergugat, bukan batas riil sebenarnya.

Pihak kuasa hukum juga menguraikan bahwa setelah masa berlaku HGB berakhir, muncul pihak-pihak yang mengklaim hak dan melakukan pemasangan pagar yang dinilai tidak sesuai batas sebenarnya tanpa menunjukkan dasar hak yang sah kepada klien mereka. Tindakan tersebut dituding berdampak pada perubahan fisik lahan serta hilangnya atau terganggunya makam keluarga yang memiliki nilai historis dan penghormatan terhadap leluhur—sehingga menimbulkan kerugian materiil sekaligus immateriil.

Menutup keterangannya, Muhammad Hanafi menegaskan bahwa langkah pengamanan fisik di lapangan merupakan bagian dari upaya menjaga aset milik kliennya sendiri.

“Terakhir perlu diketahui juga kegiatan yang kami lakukan di lokasi saat ini seperti pemagaran dan aktivitas lainnya adalah langkah pengamanan atas tanah milik sendiri,” tegas Muhammad Hanafi, S.H.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *