Kecelakaan Maut BisKita Transpakuan, PMII Kota Bogor Desak Evaluasi Total Operator dan Audit Keselamatan

Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri,, Foto/Isitmewa
Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri,, Foto/Isitmewa

Rekam24.com, Bogor – Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan armada bus BisKita Transpakuan hingga merenggut nyawa seorang pejalan kaki memicu desakan evaluasi serius terhadap tata kelola transportasi publik di Kota Hujan. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bogor menilai, penyelesaian hukum atas tragedi ini tidak boleh berhenti sebatas menetapkan pengemudi sebagai tersangka tunggal.

Peristiwa memilukan tersebut dinilai sebagai alarm keras bagi penyelenggara layanan angkutan massal. Di balik kendali seorang sopir, terdapat ekosistem manajemen operasional, mekanisme pengawasan armada, hingga standar kelayakan kendaraan yang turut menentukan keselamatan pengguna jalan raya.

Bacaan Lainnya

Meninjau aspek regulasi yang berlaku, kewajiban penjaminan keselamatan dan ganti rugi tidak hanya dibebankan kepada individu di balik kemudi. Merujuk pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), perusahaan angkutan umum secara tegas memikul tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Baca Juga : Asap Isep Sukabumi, Tempat Makan di Tengah Hutan yang Punya Aturan Khusus Sebelum Datang

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 234 UU LLAJ yang mengatur pertanggungjawaban pengemudi, pemilik kendaraan, sekaligus perusahaan angkutan umum terhadap kerugian pihak ketiga akibat kelalaian operasional. Atas dasar landasan hukum inilah, aparat penegak hukum didorong untuk memperluas radius penyelidikan menuju aspek manajerial, kelayakan teknis armada, serta efektivitas pelatihan pengemudi.

Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, menekankan bahwa penegakan keadilan bagi keluarga korban harus menyentuh akar persoalan penyelenggaraan transportasi massal secara objektif.

“Penegakan hukum jangan sampai berhenti pada sopir semata. Tragedi yang menewaskan pejalan kaki ini wajib diusut dari hulu ke hilir. Apabila ditemukan celah kelalaian pada sistem operasional, lemahnya pengawasan, atau pengabaian standar keselamatan oleh operator, pihak perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara setimpal,” ujar Toni dalam keterangan resminya.

Baca Juga : Cabor Bulu Tangkis Sumbang 2 Emas untuk Kota Bogor di Porprov Jabar 2026

Ia menambahkan, membiarkan pengemudi menanggung beban hukum sendirian sementara sistem manajemen luput dari pemeriksaan hanya akan melanggengkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.

Sebagai wujud kontrol sosial terhadap layanan publik yang dibiayai dan diawasi pemerintah, Pemerintah Kota Bogor bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dituntut memastikan setiap operator bekerja sesuai standar keselamatan tertinggi. Melalui pernyataan sikapnya, PC PMII Kota Bogor merumuskan lima tuntutan utama:

Penyelidikan Komprehensif: Kepolisian diminta mengusut tuntas kasus kecelakaan secara transparan dan profesional, termasuk mendalami potensi kelalaian di tingkat manajemen operator.

Baca Juga : Parkir Digital Jadi Andalan, Pemkot Bogor Bidik PAD Naik hingga Rp11 Miliar

Evaluasi Standar Operasional: Pemkot Bogor dan Dishub harus segera mengevaluasi menyeluruh prosedur operasional standar (SOP) keselamatan layanan BisKita Transpakuan.

Audit Armada dan Sumber Daya Manusia: Melakukan pemeriksaan ketat terhadap kelaikan jalan kendaraan (ramp check), beban jam kerja pengemudi, program pelatihan berkala, serta sistem pengawasan di lapangan.

Pemenuhan Hak Keluarga Korban: Memastikan perusahaan operator memenuhi seluruh kewajiban hukum, santunan asuransi, serta hak-hak keluarga korban secara layak dan cepat.

Keterbukaan Hasil Evaluasi: Memublikasikan hasil audit keselamatan transportasi publik kepada warga Bogor sebagai bentuk akuntabilitas dan jaminan rasa aman.

Layanan angkutan perkotaan modern semestinya hadir memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi seluruh warga, bukan justru menghadirkan ancaman baru di ruang publik. Tanpa pembenahan sistemik dan penegakan aturan tanpa pandang bulu, jaminan keselamatan transportasi di Kota Bogor dikhawatirkan hanya akan berhenti menjadi slogan belaka.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *