Rekam24.com, Bogor – Gelombang pemicu evaluasi terhadap masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pecah di jantung Kota Bogor. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bogor menggelar aksi unjuk rasa di area Istana Kepresidenan Bogor hingga malam hari, Kamis (29/10/2026).
Suasana di lapangan sempat diwarnai ketegangan tinggi. Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB itu diwarnai aksi saling dorong antara barisan mahasiswa dan aparat kepolisian yang menjaga ketat kawasan Istana.
Sebagai wujud kekecewaan mendalam atas berbagai kebijakan nasional, massa membentangkan gerakan three-finger salute (salam tiga jari) dan melemparkan telur serta tomat busuk ke arah barikade pengamanan.
Meski hujan deras mengguyur wilayah Bogor hingga malam hari, para demonstran enggan membubarkan diri. Aksi baru berakhir secara tertib sekitar pukul 19.00 WIB usai perwakilan massa membacakan orasi dan lembar tuntutan resmi.
Pengurus Cabang PMII Kota Bogor menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari fungsi kontrol sosial dan kemitraan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Menurut penilaian mereka, memasuki tahun kedua masa jabatan Prabowo-Gibran, rentetan janji politik yang pernah digaungkan belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat bawah.
“Kebijakan yang lahir belakangan ini justru terkesan lebih menindas, cenderung berorientasi pada kepentingan korporasi, serta mengabaikan penderitaan rakyat kecil. Mulai dari lonjakan harga bahan pokok hingga menyempitnya ruang demokrasi,” bunyi poin utama dalam siaran pers resmi PMII Kota Bogor.
Baca Juga : Polisi Ungkap Pembunuh Suporter Persib di Sukaraja Hobi Tawuran, Korban Dibacok Membabi Buta!
Dalam penyampaian aspirasinya, massa membeberkan lima poin desakan kritis yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat:
Penetapan Bencana Nasional Karhutla & Pencabutan Izin Korporasi Perusak Lingkungan
Mendorong pemerintah segera menetapkan status Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional serta menindak tegas korporasi perusak ekosistem.
Penghentian Kebijakan Ekonomi yang Mencekik Rakyat
Menuntut kepastian harga bahan pokok dan menolak skema kenaikan pajak (seperti PPN), pemotongan subsidi BBM/energi, dan iuran wajib di tengah tingginya angka PHK massal.
Baca Juga : Gelombang Kecaman Pasca-Insiden Represif Oknum Aparat Terhadap Jurnalis Video di Bogor
Pemberantasan Komersialisasi Pendidikan
Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI), serta transparansi alokasi anggaran pendidikan 20%.
Evaluasi Total Proyek Strategis Nasional (PSN)
Mendesak penghentian program PSN yang rentan konflik agraria dan penggusuran, seperti Food Estate serta proyek hilirisasi yang dinilai merugikan masyarakat adat.
Restorasi Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Menyerukan penghentian tindakan represif aparat terhadap aktivis sipil dan penguatan independensi lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Polri).
Akibat berlanjutnya aksi hingga malam hari, arus lalu lintas di jalur Sistem Satu Arah (SSA) yang mengelilingi Kebun Raya Bogor dan Istana sempat mengalami padat merayap. Meski demikian, kepolisian berhasil menjaga arus kendaraan tetap mengalir lambat hingga massa membubarkan diri.
PMII Kota Bogor menegaskan, apabila kelima poin tuntutan tersebut tidak segera direspons dan ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah pusat, mereka siap melancarkan aksi susulan dengan jumlah massa yang lebih besar.
