Rekam24.com, Bogor – Teka-teki mengenai dilarangnya atlet tenis meja andalan Kontingen Kota Bogor, Taufik Zikri, untuk berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 akhirnya menemui titik terang.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas Rasmana, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan berbagai spekulasi yang telanjur liar beredar di ruang publik.
Sebelumnya, kasus ini menyedot perhatian luas warganet dan pemerhati olahraga di Jawa Barat. Pasalnya, Taufik diketahui sudah mengantongi kartu tanda pengenal (ID Card) resmi sebagai peserta, namun justru dilarang turun ke arena pertandingan. Polemik administratif ini bahkan sempat memicu penundaan jadwal pertandingan cabang olahraga tenis meja selama dua hari penuh.
Dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026), Anas menegaskan bahwa keputusan mendiskualifikasi keikutsertaan Taufik bukan berada di tangan Pemerintah Kota Bogor maupun KONI daerah. Keputusan tersebut murni merupakan hak prerogatif Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) bersama Pengurus Provinsi (Pemprov) PTMSI Jawa Barat selaku Technical Delegate (TD).
Baca Juga : Atlet Triathlon Kabupaten Bogor Raih Tiga Medali di Porprov XV Jabar 2026
“Acuan utama kami tentu regulasi yang ditetapkan oleh induk organisasi, dalam hal ini PTMSI. Pihak yang memiliki otoritas penuh untuk meloloskan atau melarang atlet bertanding di level Porprov adalah PB dan Pemprov cabor terkait. Dalam pertemuan kemarin, pimpinan pusat (Pak Peter) bersama Ketua Pemprov PTMSI Jabar (Pak Indra) telah sepakat menetapkan bahwa Saudara Taufik tidak diperkenankan bertanding,” ungkap Anas menjelaskan duduk perkaranya.
Berdasarkan aturan main organisasi, pencoretan ini dipicu oleh rekam jejak pembinaan sang atlet. Taufik dinilai tidak mengikuti alur pembinaan berjenjang yang diwajibkan federasi—mulai dari level Pekan Olahraga Kota (Porkot), Porprov, PON, hingga SEA Games. Selain itu, yang bersangkutan juga tercatat pernah berpartisipasi dalam turnamen atau bernaung di bawah asosiasi lain di luar kendali resmi PTMSI.
Menjawab kebingungan publik soal bagaimana kartu peserta bisa tercetak jika sang atlet bermasalah secara regulasi, Tim Pusdatin dan Bidang IT KONI Kota Bogor membeberkan kronologi teknis pendaftarannya.
Baca Juga : HKN ke-62, Zenal Abidin Dukung Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Saat tahapan finalisasi entry by name by number dalam agenda Delegation Registration Meeting (DRM) di Bandung, berkas administratif Taufik sejatinya dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi awal oleh Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah). Lolosnya berkas di sistem inilah yang secara otomatis memicu pencetakan ID Card peserta.
“Secara prosedural, baik KONI Kota Bogor maupun KONI Jabar sudah mengupayakan proses pendaftaran sesuai jalur yang berlaku. Namun, masalah krusial baru terdeteksi saat proses pengambilan ID Card. Ditemukan fakta bahwa Saudara Taufik tidak mengantongi Surat Keputusan (SK) Keabsahan yang semestinya diterbitkan oleh PTMSI Jawa Barat,” terang perwakilan tim IT KONI Kota Bogor.
Tanpa adanya dokumen SK Keabsahan dari pengurus provinsi cabang olahraga, status seorang atlet secara hukum dianggap cacat administrasi dan tidak sah untuk bertarung di gelanggang Porprov.
Baca Juga : Dokumen Penyetaraan SMA Gibran Dicabut, Kemendikdasmen Minta Gugatan Dihentikan
Buntut dari sengketa status atlet ini berdampak cukup serius di lapangan. Pertandingan tenis meja yang digelar di kawasan Yasmin sempat terhenti total selama dua hari, memicu gelombang protes keras, hingga munculnya ancaman boikot dari kontingen daerah lain.
Menyadari situasi yang kian merugikan banyak pihak akibat jadwal yang molor, Kadispora Kota Bogor berinisiatif turun tangan langsung. Ia memfasilitasi pertemuan maraton yang melibatkan PB PTMSI, Pemprov PTMSI Jabar, Panwasrah, serta jajaran KONI Jawa Barat hingga pukul 02.00 WIB dini hari demi mencari jalan keluar.
“Situasinya sudah sangat mepet atau injury time. Kami harus segera mengambil sikap tegas berlandaskan aturan agar kerugian tidak merembet ke daerah lain. Jika pertandingan terus tertunda, kasihan kontingen tamu yang harus menanggung pembengkakan biaya akomodasi hotel, konsumsi, hingga sewa venue. Syukurlah, setelah keputusan diambil, seluruh rangkaian pertandingan kini kembali berjalan lancar,” tutur Anas.
Anas memastikan bahwa jajaran pengurus cabang olahraga tenis meja Kota Bogor telah menerima keputusan pahit ini dengan lapang dada demi kondusivitas ajang olahraga empat tahunan tersebut.
Meskipun kehilangan salah satu amunisi terbaiknya di sektor putra, Kontingen Kota Bogor menolak patah arang. Tim pelatih dan ofisial tetap mematok target tinggi untuk menyumbangkan medali emas melalui nomor tunggal putri dan beregu putri. Secara peta kekuatan, skuad putri Kota Hujan diyakini mampu bersaing ketat dan meladeni dominasi rival terberat mereka, yakni Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
