Rekam24.com, Bogor – Proses lelang pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berjalan lambat. Hingga pertengahan Juli 2025 ini, baru sekitar 62 persen paket proyek yang masuk proses lelang. Sementara sisanya, masih “parkir” di meja dinas.
Kepala Bagian PBJ Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, tak menampik lambannya kinerja sejumlah OPD dalam mendorong percepatan lelang. Dari total 108 paket yang masuk Rencana Umum Pengadaan (RUP), baru 67 paket yang diajukan. Itu pun, baru 44 paket yang sudah kontrak, sisanya masih tahap proses.
“Masih ada 41 paket atau 38 persen yang belum diajukan ke Bagian PBJ. Artinya, sebagian besar dinas masih lamban. Padahal, waktu efektif tinggal 4 sampai 5 bulan saja,” tegas Lia, Jumat 11 Juli 2025.
Baca Juga : Pemkot Bogor Akan Segera Beli Layanan Transportasi Massal Melalui E-Katalog
Ia mengingatkan, pekerjaan fisik apalagi skala besar idealnya butuh waktu minimal enam bulan. Jika baru diproses di semester dua, potensi molor hingga proyek gagal selesai tepat waktu kian terbuka.
“Pak Wali Kota dan Sekda juga sudah mewanti-wanti. Kami harap semua dinas akselerasi pengajuan. Kalau terus begini, yang rugi masyarakat karena hasil proyeknya tidak bisa segera dirasakan,” tegas Lia.
Lia membeberkan, dari 10 proyek strategis yang diawasi KPK melalui MCP (Monitoring Center for Prevention), 9 proyek sudah berjalan. Proyek itu tersebar di Dinas Kesehatan, Perumkin, PUPR, Dinas Pendidikan, hingga Dishub.
Baca Juga : 4 Perusahaan Bandung Lolos Tahap Selanjutnya Lelang konsultan Perencanaan DED Rehab Gor Pajajaran
“Proyek strategis itu nilainya di atas Rp400 juta, semuanya infrastruktur. Tinggal satu yang belum jalan, yaitu lanjutan pembangunan GOR Pajajaran. Sisanya, sudah kontrak dan tahap pelaksanaan,” jelas Lia.
Sejumlah proyek besar yang tengah dikebut antara lain pembangunan SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 23 Cimahpar, pembangunan gedung Safety Public di Dinas Kesehatan, revitalisasi Terminal Bubulak, hingga pembangunan Taman Yasmin.
“Karena proyek-proyek ini diawasi ketat oleh KPK dan didampingi banyak pihak, kami optimistis selesai tepat waktu,” katanya.
Baca Juga : Prabowo Akan Berkantor di Bogor, Pemkot Kejar Anggaran Biskita Dari Pusat
Lia juga mengingatkan, 41 paket yang belum diajukan untuk lelang harus segera diproses, tak ada alasan untuk menunda.
“Enggak bisa seenaknya ditunda. Semua tetap harus jalan, kecuali ada kendala anggaran atau kondisi lapangan yang memang tidak memungkinkan. Tapi, secara prinsip, semua harus segera diajukan,” tandas Lia.
Bila masih ada dinas yang “bermain lambat”, ia tak segan melaporkan kepada pimpinan.
“Ini semua untuk percepatan pembangunan. Kalau terus lambat, efeknya jelas ke masyarakat,” tambahnya.
