Rekam24. com, Bogor – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mengalokasikan dana sebesar Rp50 triliun untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat pada tahun depan.
Hal itu disampaikan Dadan usai menghadiri undangan khusus dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat untuk membahas sinkronisasi dan kerja sama pelaksanaan MBG, Bale Pakuan, Bakorwil, Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 29 September 2025.
“Ini saya diundang khusus oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang sudah sangat populer di seluruh dunia. Kami membicarakan terkait pelaksanaan MBG di Jawa Barat. Kami sudah sepakat agar program ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Badan Gizi Nasional akan mengirim dana tahun depan ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun,” kata Dadan.
Baca Juga : BRI KC Mabes TNI Cilangkap Penetrasi EDC ke Merchant, Lakukan Kunjungan 4 in 1
Menurutnya, dana tersebut akan menjadi bagian dari pendapatan daerah, meskipun pengelolaannya langsung oleh pusat.
“Namun manfaatnya akan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh sebelum Perpres terkait MBG diterbitkan.
Baca Juga : BRI KC Mabes TNI Cilangkap Penetrasi EDC ke Merchant, Lakukan Kunjungan 4 in 1
Pemprov Jabar akan membentuk tim evaluasi dan monitoring yang sekaligus berfungsi sebagai Satgas MBG provinsi.
“Tugasnya adalah mengevaluasi seluruh pelaksanaan, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, pengiriman, hingga pemeriksaan kelayakan makanan. Kami juga akan membentuk lembaga aduan di tiap kabupaten agar guru maupun siswa bisa melaporkan jika ada masalah terkait kualitas maupun porsi makanan,” ujar Dedi
Ia menegaskan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi tidak boleh dikurangi. Jika ditemukan penyimpangan, maka akan dikenakan tiga sanksi: administratif, pemutusan kerja sama mitra, hingga proses hukum pidana korupsi.
Selain itu, Pemprov Jabar juga mendorong sekolah dengan jumlah siswa di atas 1.000 orang untuk memiliki dapur khusus MBG.
Dapur ini akan dikelola bersama oleh orang tua siswa sebagai relawan. Pasokan bahan baku juga diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal.
“MBG ini harus menjadi bagian dari stimulus untuk mengisi ruang kosong fiskal yang berkurang akibat pengurangan dana transfer pusat. Jadi selain untuk meningkatkan gizi anak-anak, program ini juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah,” tambahnya.
