Rekam24.com, Bogor – Polemik keuangan dan ketersediaan obat di RSUD Kota Bogor kian menjadi sorotan. Menyikapi persoalan tersebut, DPRD Kota Bogor resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan guna mengurai masalah yang dinilai krusial dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan bahwa persoalan utang yang menjerat RSUD Kota Bogor seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tersebut selama ini justru kerap menjadi rujukan dan tempat belajar bagi RSUD lain.
“Contohnya RSUD Kota Sukabumi yang belajar ke Kota Bogor. Sementara RSUD kita justru harus berjuang menghadapi persoalan utang yang besar. Ini berangkat dari laporan masyarakat dan pemberitaan yang masif,” ujar Fajar kepada wartawan, Senin (22/12/2025).
Baca Juga : BRI Bekasi HI Maksimalkan Pelayanan Penyaluran Dana PIP
Atas dasar itu, Fraksi NasDem melakukan rapat internal dan mendorong pembentukan Panitia Khusus DPRD sebagai langkah konkret untuk melakukan pengawasan sekaligus perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola RSUD Kota Bogor.
“Hasil rapat tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi pemandangan umum Fraksi NasDem terkait permasalahan RSUD. Rekomendasi itu dikirimkan ke pimpinan DPRD pada 12 November 2025 dan disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah,” jelasnya.
Menurut Fajar, usulan pembentukan pansus tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD lintas fraksi. Dukungan ini menjadi dasar kuat bagi DPRD untuk membentuk Pansus Pengawasan RSUD Kota Bogor.
Baca Juga : Nenek Tak Punya QRIS Ditolak Bayar Tunai di Gerai Roti O, Pihak Manajemen Beri Tanggapan
Dengan terbentuknya pansus, Fajar berharap berbagai persoalan yang membelit rumah sakit kebanggaan warga Kota Bogor itu dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tidak terulang di masa mendatang.
“Harapan kami, permasalahan di RSUD Kota Bogor dapat dipecahkan sampai ke akar-akarnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa kembali optimal,” pungkasnya.
