Rekam24.com, Bogor – Kondisi Jalan Saleh Danasasmita yang menjadi jalur darurat pasca-longsor beberapa waktu lalu kembali memprihatinkan. Curah hujan dengan intensitas tinggi ditambah keberadaan mata air aktif di bawah badan jalan disinyalir menjadi penyebab utama labilnya kondisi tanah di lokasi tersebut.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa jalur darurat tersebut sebenarnya sudah direncanakan untuk dinaturalisasi atau dihijaukan kembali. Namun, karena proses pengadaan tanah untuk trase (jalur) pengganti memerlukan waktu, jalur tersebut terpaksa tetap digunakan untuk melayani mobilitas warga.
“Saya melihat kondisi existing ya, jalan darurat ini memang seharusnya sudah dinaturalisasi atau dihijaukan kembali sejak beberapa waktu lalu. Namun, karena proses pengadaan lahan trase pengganti cukup panjang, jalur ini akhirnya masih tetap dipakai,” ujar Dedie saat meninjau lokasi, Minggu (1/2/2026).
Baca Juga : Table Manner: Bahasa Sunyi Profesionalisme di Bigland Bogor Hotel
Dedie mengungkapkan, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan penelitian geologi, ditemukan adanya tiga titik mata air aktif tepat di bawah eks Jalan Saleh Danasasmita tersebut.
“Terbukti dengan curah hujan tinggi dan hasil pengamatan, ternyata ada tiga mata air di bawah jalur darurat ini. Sejak awal hasil penelitian geologi memang menunjukkan tidak mungkin jalur ini terus dipakai secara permanen,” jelasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini tengah berupaya mempercepat pembentukan jalur baru melalui proses cut and fill. Dedie menjelaskan bahwa dari sisi Pemkot, proses pembebasan lahan sudah rampung 100 persen. Namun, pengerjaan konstruksi masih terkendala proses administrasi di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga : Jazz Hujan Resmi Jadi Ikon Budaya Kota Bogor
“Pengadaan tanah oleh Pemkot Bogor sudah selesai. Tetapi proses lelang konstruksi, karena anggarannya dari Provinsi, saat ini masih dalam perjalanan menuju proses lelang di sana. Ini yang menjadi hambatan kita dalam melayani masyarakat dengan cepat, terkendala permasalahan administrasi,” ungkap Dedie.
Menyikapi hal tersebut, Wali Kota telah menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan pihak Provinsi demi mengakselerasi proses lelang.
Selain masalah trase baru, area longsor juga bersinggungan dengan lahan milik Balai Teknik Perkeretaapian (Baltek) Jawa Barat (DJKA). Dedie mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Dirjen Perkeretaapian untuk segera mengirimkan tim teknis.
Baca Juga : Jazz Hujan 2026: Harmoni Intim di Kota Hujan, Dongkrak Ekonomi Kreatif Bogor
“Saya sudah kontak Pak Dirjen Perkeretaapian untuk segera mengirimkan tim dan mengambil langkah teknis. Kita tidak bisa mengambil porsi yang bukan kewenangan kita karena ada hierarki. Di bawah itu masih ada pergerakan tanah karena mata air aktif, ini yang harus segera dicarikan solusi agar tidak terjadi longsor yang lebih besar,” tambahnya.
Guna memastikan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat tetap berjalan, Dedie meminta Dinas PUPR segera memperbaiki sejumlah jalur alternatif bagi warga.
“Selama menunggu proses lelang di Provinsi, saya instruksikan Kadis PU untuk memperbaiki akses alternatif di Rangga Mekar (Rangga Pati), Babakan Undak, dan Pabuaran. Akses tersebut akan diperbaiki, seperti diaspal kembali, agar lalu lintas kembali lancar,” tegas Dedie.
Ia berharap seluruh pihak, baik di tingkat Provinsi maupun instansi vertikal seperti KAI/DJKA, memiliki kecepatan (speed) yang sama dalam merespons kebencanaan ini.
“Prioritas utama adalah masyarakat mendapatkan akses jalan yang layak selama penanganan longsor ini berlangsung,” pungkasnya.
