Rekam24.com, Bogor – DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menganggarkan Rp10 miliar untuk operasional dua koridor Biskita pada tahun ini.
Langkah itu diambil menyusul adanya kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang mencabut subsidi Biskita Trans Pakuan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy menegaskan bahwa Biskita adalah jantung transformasi bagi pelayanan transportasi masyarakat Kota Bogor.
Baca Juga : Evaluasi Layanan, Operasional Biskita Trans Pakuan Dihentikan Sementara Hingga 30 Hari
Atas dasar itu, DPRD bersama Pemkot Bogor melakukan langkah dengan mengintervensi sesuai kemampuan anggaran, dengan melibatkan Perumda Trans Pakuan (PTP) sebagai operator.
“Tapi memang ada beberapa hal yang mesti ditempuh, sementara waktunya tidak cukup,” ucap Rusli kepada wartawan, Rabu (1/1/2025).
Berdasarkan ekspose dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor kebutuhan anggaran untuk mengoperasikan empat koridor Biskita ada Rp49 miliar. Namun, kondisi keuangan Pemkot Bogor tak memungkinkan.
Baca Juga : Deforestasi dan Proyek Food Estate di Papua: Menyisakan Tantangan Lingkungan dan Keadilan Sosial
“Sehingga kami mengambil langkah untuk mengintervensi 2 koridor yang punya potensi. Untuk mengoperasikan itu memerlukan anggaran Rp29 miliar. Nah, ini pun jadi problem,” katanya.
Sementara kemampuan keuangan daerah, kata dia, DPRD hanya setuju menganggarkan Rp10 miliar.
“Jadi kita anggarkan segitu, sambil melihat bagaimana ke depan si pemenang ini bisa betul-betul mengoptimalkan dengan DPRD. Insya Allah ke depan, dewan akan merekomendasikan bahwa PTP harus mempersiapkan diri untuk ditugaskan,” katanya.
Baca Juga : Soekarno Disebut Punya 57 Ton Emas, Ini Faktanya
Namun, di tengah keterbatasan anggaran Pemkot Bogor, kata dia, subsidi Biskita dikabarkan diperpanjang.
“Tentu kami bersyukur, sebab layanan Biskita tetap bisa bergulir,” katanya.
Saat disinggung apakah anggaran Rp10 miliar lebih itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan layanan lain seperti CCTV kota. Rusli menegaskan bahwa hal tersebut bisa saja digunakan lantaran banyak CCTV yang memang sudah rusak.
“CCTV, rambu-rambu, traksisi ini perlu juga diperbawa. Saya kira ketika itu berdampak baik untuk keamanan, ketertibaan, kita dorong agar APBD benar-benar bermanfaat,” katanya.
