Rekam24.com, Bogor – Satu tahun terakhir Kota Bogor disuguhkan dengan berbagai isu infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan, gedung sekolah baru, pembukaan akses, dan lainya.
Namun disamping itu, ada sektor pendidikan yang harusnya juga menjadi prioritas untuk dijalankan dengan optimal seperti pemgentasan putus sekolah, meningkatkan jenjang pendidikan universotas hingga sekolah gratis bagi maayarakat pra sejahtera.
Menanggapi itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mencari solusi atas dinamika daya tampung sekolah tingkat menengah di wilayah Kota Bogor.
Baca Juga : Warga Kemang Bogor Keluhkan Praktik Prostitusi Online di Rumah Kos
Tercatat ada sekitar 18.000 siswa di Kota Bogor, sementara kapasitas SMP Negeri hanya mampu menampung sekitar 8.000 siswa. Hal ini menyebabkan sekitar 10.000 lainnya diarahkan ke sekolah swasta.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menekankan pentingnya keadilan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak lolos seleksi ke sekolah negeri, Pemkot Bogor telah menyiapkan program beasiswa siswa.
“Tahun ini, sebanyak 2.000 anak mendapatkan bantuan beasiswa dengan alokasi Rp1 juta per anak untuk masa pendidikan tiga tahun. Ini adalah langkah konkret agar tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak masuk negeri.” Ujar Dedie.
Baca Juga : Pengunjung Terpeleset dan Terluka di Mal Bogor, Ibu Korban Pingsan Diduga Karena Riwayat Jantung
Di sisi lain, sektor pendidikan menghadapi tantangan sumber daya manusia.
Dengan jumlah tenaga pendidik yang pensiun mencapai 240 orang.
namun hanya digantikan oleh 30 orang, pemerintah mengambil langkah efisiensi melalui merger (pengabungan) sekolah.
Baca Juga : Rakercab Pramuka Kota Bogor 2026 Momentum Transformasi
Strategi ini diambil agar operasional sekolah tetap optimal meski dengan jumlah tenaga pengajar yang terbatas.
Menanggapi isu pengalihan anggaran kendaraan dinas untuk infrastruktur, pihak Pemkot menjelaskan bahwa hal tersebut memungkinkan secara aturan. Namun, perlu dicatat bahwa pengadaan kendaraan dinas saat ini bukanlah prioritas yang berlebihan.
Mengingat banyak kendaraan operasional yang masih menggunakan unit tahun 2011, Jika dibandingkan dengan total anggaran daerah yang mencapai Rp. 1 juta triliun biaya pengadaan kendaraan dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan masif pembangunan infrastruktur masyarakat yang terus berjalan.
Pemerintah berkomitmen untuk tetap adil dan tidak egois dalam mengelola anggaran, memastikan setiap kebijakan, baik itu di bidang pendidikan maupun operasional dan bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik.
