Rekam24.com, Bogor – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor terkait munculnya dugaan pungutan liar berupa permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum kepala desa kepada sopir angkot penerima insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pemerintah Kabupaten Bogor, saya selaku Bupati Bogor secara pribadi dan mewakili pemerintah, meminta maaf atas ketidaknyamanan ini,” ujar Rudy dalam keterangannya pada Minggu (6/4).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengambil langkah-langkah tegas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah tersebut diambil melalui tim Cyber Pungli Kabupaten Bogor, yang terdiri dari unsur Polres, Kejaksaan Negeri, dan Inspektorat Kabupaten Bogor.
Sejauh ini, sebanyak sembilan orang telah dimintai keterangan, termasuk empat kepala desa, satu orang dari Dinas Perhubungan, serta beberapa dari kelompok organisasi lainnya. Rudy menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan diumumkan paling lambat awal pekan depan.
“Insyaallah minggu depan tim Cyber Pungli akan menyampaikan hasil pemeriksaan. Dari situ akan ditentukan apakah sanksinya bersifat administratif atau ada unsur pidana,” jelas Rudy.
Ia juga menegaskan, apabila ditemukan unsur pidana, maka proses hukum akan diserahkan kepada Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, Rudy membantah keterlibatan Dinas Perhubungan dalam pembagian insentif kepada sopir angkot di wilayah Puncak. Namun ia menekankan, jika terbukti ada oknum dari Pemkab yang terlibat, maka akan segera dicopot dari jabatannya.
“Kalau ada yang terlibat dari pihak Pemkab Bogor, saya pastikan akan kita copot,” tegasnya.
Terkait proses penyelidikan, Rudy menyebut seluruh dokumen yang dibutuhkan telah diamankan dan pendalaman telah dilakukan sejak beberapa hari sebelum cuti lebaran. Ia juga memastikan akan ada pembinaan khusus bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.
“Ini adalah momentum untuk berbenah. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bisa mengayomi masyarakat,” tutup Rudy.
Hingga saat ini, identitas kepala desa yang diperiksa serta jumlah dugaan pungutan yang dilakukan masih dalam proses verifikasi oleh tim. Hasil lengkapnya akan disampaikan setelah libur lebaran dan saat aktivitas pemerintahan kembali normal.
(Echa Nur)
