Rekam24.com, Bogor – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan pentingnya keabsahan dokumen kependudukan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ia menyatakan tidak boleh ada lagi praktik manipulasi seperti penitipan anak dalam Kartu Keluarga (KK) demi memuluskan jalur masuk sekolah negeri.
Hal itu disampaikan Dedie saat memimpin apel pagi di Plaza Balai Kota Bogor, Senin 14 Juli 2025.
Baca Juga : Dedie Rachim Tampil di Panggung Dunia, Wakili Indonesia di World Cities Summit 2025 Vienna
Dedie memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
“Masalah utamanya bukan hanya soal keterbatasan kursi—yang tersedia hanya sekitar 7 ribu dari total 17 ribu peminat—tetapi juga soal kejujuran dalam dokumen. Jangan ada lagi KK fiktif hanya demi sekolah favorit. Kita harus jaga integritas bersama,” tegas Dedie.
Ia juga menyinggung perlunya regulasi baru untuk mencegah praktik serupa terulang, dan meminta peran aktif dari aparatur wilayah dalam verifikasi dokumen kependudukan.
Baca Juga : Dedie Rachim Ajak Warga Bogor Peduli Tanah, Dukung Kampanye Global “Save Soil”
Selain soal PPDB, Dedie juga menggarisbawahi pentingnya distribusi dan rasio sekolah yang merata, serta menyiapkan bantuan pendidikan bagi 2.000 anak dari keluarga kurang mampu sebagai solusi jangka pendek.
Di bidang penataan kota, Dedie menyampaikan apresiasi kepada Dishub, Satpol PP, Dinas PUPR, DLH, Disperumkim, Dinsos, dan jajaran kecamatan atas kerja sama dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Ia juga menekankan perlunya percepatan reduksi angkot yang tak layak jalan.
“Jangan ada angkot rongsok yang masih diizinkan beroperasi. Tahun depan kita jadi tuan rumah Porprov Jabar 2026, wajah kota harus ditata,” ujarnya.
Baca Juga : Inspektorat Disorot, KPP Minta Dedie Rachim Tak Salah Tempatkan Orang
Proyek strategis seperti renovasi GOR Pajajaran dan revitalisasi Alun-Alun serta kawasan Suryakencana turut menjadi perhatian.
Menutup arahannya, Dedie meminta seluruh aparatur wilayah untuk memperbarui data kependudukan dan membangun big data yang akurat. Ini, katanya, penting agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Kita lihat kemarin, ada 15 juta penerima PKH di Indonesia yang uang bantuannya justru dipakai judi online. Ini karena datanya tidak akurat. Maka para lurah dan RT/RW harus aktif memverifikasi. Jika ada profil penerima yang tak layak, segera diganti,” pungkasnya.
