Rekam24.com, Bogor – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor tengah menyiapkan langkah alternatif untuk mengatasi kekurangan guru di jenjang SD dan SMP. Salah satu solusi inovatif yang sedang digagas adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi guna menghadirkan mahasiswa magang sebagai tenaga pengajar sementara.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, menjelaskan bahwa kekurangan guru saat ini mencapai sekitar 700 hingga 800 orang. Di antaranya, kebutuhan guru SD mencapai 400 hingga 600 orang, dan SMP sekitar 200-an.
“Masalah guru itu sudah menjadi masalah sekolah se-Indonesia, karena ada larangan pengangkatan honorer. Tapi kita tidak bisa berdiam diri, termasuk di Bogor. Memang belum ada langkah konkret yang sudah kita lakukan, tapi ancang-ancangnya sudah ada,” ujar Herry saat diwawancarai, Kamis Juli 2025.
Baca Juga : DPRD Kota Bogor Bakal Panggil Disdik dan Pihak Sekolah SMP PGRI 11
Herry mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjajaki kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Bogor seperti IPB, UIKA, dan UNPAK. Mahasiswa semester akhir dari program studi pendidikan direncanakan akan diminta untuk melakukan magang mengajar di sekolah-sekolah negeri.
“Anak-anak yang sudah semester 6 atau 7 kan sudah bisa magang. Kami minta mereka untuk bantu mengajar. Misalnya tiga bulan dari IPB, lalu tiga bulan dari Unpak, kemudian UIKA. Jadi bisa menutupi hampir setahun. Kalau bisa 150 sampai 200 orang per angkatan, itu sudah sangat membantu,” paparnya.
Menurut Herry, program ini bersifat non-upah, alias tanpa memberikan biaya operasional atau honor kepada para mahasiswa magang. Namun, pengalaman mengajar ini diharapkan bisa memberi nilai tambah bagi para mahasiswa sekaligus menjadi solusi jangka pendek atas kekurangan guru.
Baca Juga : Komisi IV Ingatkan Disdik, Pastikan PPDB Tak Menimbulkan Polemik
“Nggak ada BOP (biaya operasional pendidikan) untuk mahasiswa magang ini. Tapi kita harap ini jadi kerja sama yang saling menguntungkan. Bagi mahasiswa, ini pengalaman nyata mengajar. Bagi sekolah, ini bantu tutupi kekurangan guru,” tegasnya.
Jika rencana ini berjalan lancar, Herry menargetkan uji coba bisa dimulai akhir tahun ini atau awal 2026. Ia menyebut sudah mulai melakukan komunikasi awal dengan kampus-kampus terkait.
“Kemarin sudah mulai ngomong-ngomong. Saya rosoh (jajaki) dulu ke tiga perguruan tinggi itu. Kalau memungkinkan, kita buat MoU, lalu jalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Herry juga menyoroti dampak kekurangan guru terhadap beban kerja pengajar. Ia menyebut bahwa saat ini banyak guru yang harus mengajar lebih dari 36 jam seminggu, padahal idealnya hanya 25–30 jam.
“Kalau tahun depan nggak ditambal, bisa-bisa satu guru ngajar 40 jam seminggu. Di SD Cibuluh 1 itu sudah sampai tiga shift karena kurang guru. Jadi ada yang pagi, siang, sampai sore. Luar biasa itu,” ungkapnya.
Program ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun kolaborasi pentahelix antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan dunia usaha. Jika berhasil, ini bisa menjadi terobosan baru dalam dunia pendidikan di tengah keterbatasan sumber daya manusia.
