Rekam24.com, Bogor – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata, terutama bagi kalangan kurang mampu.
Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan dan silaturahmi ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Rabu 16 Juli 2025.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya konkret Fraksi PAN dalam mencegah terjadinya putus sekolah, terutama di kalangan siswa baru dari keluarga tidak mampu.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menyampaikan bahwa pihaknya berdiskusi langsung dengan perwakilan PGRI, BMPS, dan Dinas Pendidikan untuk menggali permasalahan serta merumuskan solusi bersama.
“PGRI dan BMPS menaungi banyak lembaga pendidikan swasta di Kota Bogor. Kami ingin membuka ruang kolaborasi agar siswa dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan kemudahan akses masuk sekolah swasta. Selain itu, kami juga menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi para pengelola sekolah,” ujar Safrudin.
Ia menambahkan, meskipun secara umum tidak ditemukan kendala besar dalam penerimaan siswa baru, namun persoalan biaya sekolah masih menjadi perhatian. Untuk itu, Fraksi PAN akan melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Baca Juga :PAN Kota Bogor Raup 5 Kursi di Pileg 2024, KPPD Sebut Ini Berkat Bima Arya dan Para Inahong
“Kami ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, bisa melanjutkan pendidikan. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan generasi muda,” tegasnya.
Sementara itu, Bendahara Fraksi PAN, Hj. Hakanna, menekankan pentingnya penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran.
“Kami menerima banyak masukan dari pertemuan ini, dan semua akan menjadi catatan penting untuk kami teruskan kepada Pemerintah Kota Bogor. Harus ada klasifikasi yang jelas mengenai penerima manfaat, agar bantuan bisa langsung menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan,” jelas Hakanna.
Baca Juga : Musda KNPI Kota Bogor Langgar AD/ART, Ketua dan Sekretaris DPD KNPI Kota Bogor Sepakat Ajukan Petisi
Anggota Fraksi PAN lainnya, Achmad Rifki Alaydrus, bahkan menyinggung kemungkinan untuk mendorong lahirnya regulasi baru yang berpihak pada dunia pendidikan swasta dan keluarga kurang mampu.
“Sekolah di Kota Bogor jumlahnya sudah memadai, yang dibutuhkan saat ini adalah keberpihakan nyata dari pemerintah dalam bentuk subsidi atau dukungan langsung. Kami di Komisi IV siap memperjuangkan ini, termasuk jika perlu melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda),” katanya.
Senada, Karina Soerbakti, anggota Fraksi PAN lainnya, menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan awal dari rangkaian diskusi yang lebih luas.
“Kami menyadari bahwa solusi pendidikan tidak bisa diambil sepihak. Perlu melibatkan semua elemen—pemerintah, swasta, masyarakat. Hari ini kami mendengar banyak pandangan dan membuka ruang dialog yang sehat,” tutur Karina.
Fraksi PAN berharap, dari silaturahmi ini lahir kebijakan konkret yang bisa menjamin pendidikan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anak-anak Kota Bogor, tanpa terkecuali.
