Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota Bogor resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Meski indikator ekonomi makro dan mikro menunjukkan tren positif, peningkatan kualitas hidup masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa secara umum indikator pembangunan di Kota Bogor menunjukkan progres yang memuaskan. Namun, ia menegaskan bahwa angka-angka tersebut harus tercermin dalam kualitas riil di lapangan.
“Alhamdulillah capaiannya tidak mengecewakan. Tapi ini tetap menjadi PR bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedie usai penyerahan laporan resmi.
Baca Juga : Pengedar Obat Keras Ditangkap di Gunung Putri, Polisi Amankan Ratusan Tramadol dan Heximer
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, memberikan apresiasi atas paparan indikator yang dinilai luar biasa tersebut. Ia memastikan LKPJ ini akan menjadi instrumen evaluasi krusial bagi pihak legislatif.
“Kami akan bahas dan dalami bersama OPD terkait. Semoga ini menjadi alat evaluasi terbaik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di masa depan,” tutur Adityawarman.
Salah satu poin krusial dalam laporan tahun ini adalah usulan perubahan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Mengingat frekuensi bencana yang mencapai 1.000 kejadian per tahun, Pemkot Bogor mengusulkan peningkatan status BPBD menjadi Tipe A (Eselon II).
Baca Juga : Estafet Kepemimpinan: Regenerasi Muda Jadi Kunci Kebangkitan Yayasan Pakuan Siliwangi
“Dengan tipikal bencana yang tinggi di Bogor, sudah sewajarnya BPBD ditingkatkan secara organisasi agar penanganan di lapangan lebih optimal,” tegas Dedie.
Selain mitigasi bencana, Pemkot Bogor juga menyinggung kesiapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN. Secara regulasi, Pemkot telah merampungkan Keputusan Wali Kota (Kepwal) terkait fleksibilitas kerja. Pemetaan OPD mana yang bisa WFH dan yang harus tetap memberikan layanan langsung pun sudah selesai.
“Kami sudah siap, namun pelaksanaannya masih menunggu instruksi pusat dan petunjuk teknis dari Mendagri. Kami berharap ada keseragaman jadwal antar daerah agar tetap sinkron secara nasional,” pungkasnya. (Maya Melania)
