Rekam24.com, Bogor Beres – Penataan kota menuju smart city, green city dan heritage city terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya – Dedie Rachim yang juga melanjutkan dari program-program pemimpin terdahulu. Sehingga keberlanjutan akan membawa pada penyelesaian atau beresnya persoalan – persoalan menjadi kota maju.
Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemkot Bogor sudah mulai melakun rencana pemindahan pusat kota dengan membangun perkantoran terpadu di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
Dalam memuluskam rencana tersebut tahapan yang kini sedang dilakukan adalah pembuatan Detail Engineering Design (DED).
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Muhamad Hutri mengatakan saat ini rencana pembuatan DED sudah masuk dalam proses lelang di Unit layanan pengadaan (ULP).
“Iya DED untuk kantor pemerintahan baru yang di katulampa sudah masuk proses lelang,” katanya kepada Rekam24.com, Rabu (3/4/2024).
Saat ini sudah berbagai perusahaan mendaftar untuk mengikuti proses lelang DED yang tahapanya sudah sampai upload dokumen.
Dilihat dari LPSE Kota Bogor HPS pagu anggaran Ded perencanaan perkantoran terpadu katulampa sebesar Rp 1.749.600.000 menggunakan anggaran APBD Kota Bogor.
Secara umum nantinya pekerjaan tersebut akan mengerjakan aspek detail dari Tersusunya dokumen ded prenecanaan perkantoran terpadu katulampa, yang meliputi perhitungan desain, spesifikasi teknis, daftar kuantitas/daftar keluaran.
“Kemudian juga mencakup Perkiraan biaya, metode pelaksanaan, penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan, kebutuhan sunber daya kontruksi beserta rantai pasokanya, metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, rencana penjamin mutu pekerjaan kontuksi rencana kesalamatan,”ujarnya.
Kepala Bapperida Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan Secara umum, alokasi ruang untuk membangun kantor pemerintahan baru diwilayah timur, diharapkan menjadi bagian dari proses redistribusi ruang yang selama ini berpusat di Bogor Tengah sebagaimana konsep Rencana Tata Ruang dalam RTRW dan RDTR.
“Selain itu, jika melihat kondisi kantor-kantor dinas yang menyebar dan beberapa dalam kondisi kurang representatif akan memberikan dampak pada pelayanan publik bagi warga masyarakat,” ujarnya.
Sehingga diharapkan dengan berkumpulnya kantor-kantor dinas dalam satu lingkungan dan dalam kondisi baik, akan memberikan kemudahan bagi warga yang akan mendapatkan layanan.
“Faktor lainnya adalah dukungan pemerintah pusat dengan memberikan hibah lahan seluas 6 Ha di Katulampa Bogor Timur yang diperuntukkan penggunaannya untuk kantor pemerintahan. tahun 2024 ini sedang disusun Detail Engineering Desain (DED) oleh Dinas PUPR, setelah sebelumnya dilakukan kajian awal tentang kawasan pemerintahan ini,” ucapnya.
Tentu untuk itu lanjut Rudy dalam proses pembangunannya nanti akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
