Menteri Lingkungan Hidup: Bogor Masuk 7 Wilayah Siap Jalankan Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan, tim gabungan lintas kementerian telah melakukan verifikasi terhadap sepuluh lokasi usulan

Rekam24.com, Bogor – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup memastikan bahwa Kota Bogor menjadi salah satu dari tujuh wilayah yang dinyatakan siap menjalankan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan, tim gabungan lintas kementerian telah melakukan verifikasi terhadap sepuluh lokasi usulan. Dari hasil tersebut, tujuh wilayah dinilai telah memenuhi kesiapan teknis dan administratif untuk melanjutkan ke tahap pembangunan.

“Pengolahan sampah energi listrik kemarin telah diverifikasi tim gabungan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dari 10 lokasi yang diusulkan untuk ditangani melalui PSEL di dalam rakortas pertama, 7 yang sudah selesai verifikasi dan sangat siap. Yaitu Bali Raya, Jogja Raya, Semarang Raya, Bekasi Raya, Bogor Raya, Tangerang Raya, dan Medan Raya,” ujar Hanif Jumat 17 Oktober 2025.

Baca Juga : PSSI Putus Kontrak Patrick Kluivert, Erick Thohir: Fokus ke Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030

Hanif menegaskan, proyek PSEL tidak dilakukan per kota secara terpisah, melainkan dalam skala kawasan atau “raya” karena kebutuhan dan ketersediaan stok sampah harus memadai untuk menjaga keberlanjutan proses energi listrik.

Sementara itu, beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung belum bisa masuk daftar prioritas karena terkendala kesiapan lahan dan sumber daya air.

“Kita semua berharap Jakarta dan Bandung bisa jadi prioritas. Namun sampai sekarang belum ada kesiapan tanah dan sumber daya air. Padahal sampah di sana cukup besar,” jelasnya.

Baca Juga : Patrick Kluivert dan Jajaran Pelatih Timnas Indonesia Resmi Dipecat PSSI

Hanif juga menyoroti dampak buruk penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir seperti Bantar Gebang yang menyebabkan munculnya mikroplastik akibat proses pembusukan dan paparan sinar matahari.

“Bisa dibayangkan, sampah menumpuk setinggi 16 lantai gedung dengan jumlah hampir 56 juta ton. Mikroplastik yang timbul bisa masuk ke air, ikan, ayam, dan akhirnya kita konsumsi. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Ia memuji langkah Pemerintah Kota Bogor yang telah menerapkan sanitary landfill, sebuah metode pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan menjadi bagian dari target menuju Kota Adipura.

Baca Juga : Pramuka Kota Bogor Pertahankan Tradisi Juara, Raih Prestasi Tingkat Jabar 2025

“Kami bersyukur pemerintah Kota Bogor menanggapi arahan menteri dengan melakukan sanitary landfill. Ini wajib, karena apapun yang terjadi di Bogor akan berdampak ke ekosistem di bawahnya seperti Depok dan Jakarta,” ujarnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Hanif menjelaskan bahwa Presiden RI telah meminta seluruh prosedur perizinan proyek PSEL diselesaikan maksimal dalam tiga bulan ke depan agar groundbreaking dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2025.

“Bapak Presiden meminta semua prosedur selesai tuntas dalam waktu 2–3 bulan. Akhir tahun paling lambat, tujuh wilayah itu akan mulai groundbreaking,” katanya.

Hanif menambahkan, proyek PSEL membutuhkan pengelolaan keuangan yang sangat hati-hati karena nilai investasi dan biaya operasionalnya cukup besar.

“Dana Danantara ini tidak boleh sembrono. Tidak boleh ada potensi kemangkrakan. PSEL ini proyek besar yang menyangkut energi dan lingkungan,” tegasnya.

Ia juga menyebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi, disertai penetapan status darurat sampah bagi lebih dari 330 kabupaten/kota di Indonesia.

“Dengan pernyataan darurat itu, baru dimungkinkan masuknya Danantara untuk menyelesaikan masalah sampah melalui PSEL,” jelas Hanif.

Jika sesuai rencana, pembangunan fisik proyek PSEL akan dimulai serentak pada 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu 18 hingga 24 bulan.

Hanif juga mengingatkan bahwa Kota Bogor saat ini menghasilkan lebih dari 700 ton sampah per hari, di mana sekitar 200 ton masih belum tertangani secara optimal.

“Yang sudah dikelola oleh Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda itu 500 ton per hari, masih ada 200 ton di jalan-jalan dan sungai. Ini tugas besar kita semua,” ujarnya.
“Tapi kalau melihat semangat pemerintah Kota Bogor, saya optimis persoalan ini bisa segera diselesaikan,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *