Rekam24.com, Bogor – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) serta menjalankan program pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan para kepala daerah di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan tiga poin utama terkait program Kementerian Sosial.
Gus Ipul menjelaskan mengenai program bansos yang telah berjalan sejak 2012, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan untuk anak yatim, serta makanan tambahan bagi lansia. Ia berharap program ini mendapat dukungan penuh dari bupati dan wali kota agar pelaksanaannya semakin efektif di daerah.
Baca Juga : Raih Suara Terbanyak Saat Pileg 2024 Junaidi Samsudin Sabet Penghargaan dari DPP PPP
“Kami ingin program yang sudah dirancang ini didukung dan diintegrasikan dengan program pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Poin kedua yang disampaikan adalah mengenai pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi dalam penyaluran bantuan. Sesuai instruksi Presiden, seluruh kementerian dan lembaga diharapkan mengacu pada data ini untuk memastikan intervensi sosial yang lebih akurat. Data tersebut akan diperbarui setiap tiga bulan guna menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga : Pengusaha Asal Bandung Budianto Akhirnya Bisa Dibebaskan atas Putusan Hakim PN Cibinong
Selain itu, Gus Ipul juga mengumumkan rencana peluncuran Sekolah Rakyat, yaitu program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin ekstrem. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam data sosial ekonomi, atau 10-20% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Di sekolah ini, seluruh biaya pendidikan, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, hingga makan dan minum akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.
Gus Ipul menargetkan pembangunan sekitar 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tahun ini. Untuk Jawa Barat, ia berharap dapat membangun lebih dari 30 sekolah, bergantung pada kesiapan lahan dan aset yang dimiliki pemerintah daerah.
“Kami sedang berkomunikasi dengan para wali kota dan bupati untuk mengusulkan aset berupa tanah atau bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah ini. Jika memungkinkan, akan segera kami realisasikan,” tambahnya.
Selain itu, rekrutmen tenaga pengajar serta penyusunan kurikulum tengah dibahas agar program ini dapat berjalan secara optimal. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan program ini.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem serta memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan lebih tepat dan merata.
