Rekam24.com, Bogor – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor kembali menuai polemik. Forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi pemuda melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Akibatnya, Ketua dan Sekretaris DPD KNPI sepakat untuk mengajukan petisi resmi guna mengevaluasi dan membatalkan hasil Musda tersebut.
Menurut Ketua KNPI Sapatabela Al faraby, sejumlah pelanggaran terdeteksi sejak awal penyelenggaraan. “Musda ini tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART. Mulai dari proses penetapan peserta hingga mekanisme pemilihan ketua, semuanya mengindikasikan pelanggaran serius,” ujar Ketua Minggu 07 November 2024.
“Saya itu tidak pernah tandatangan Pembentukan SC bahkan Draft dari Rapimpurda sampai Musda saya gatau apa apa, tambah Sapta Bela Ketua KNPI Kota Bogor,” jelas dia.
Baca Juga : Tim Muda BDR Rayakan Kemenangan dengan Study Tour Religi ke Banten
Sekretaris DPD KNPI Kota Bogor Rudi zaenudin juga menyoroti minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam Musda tersebut. “manipulasi daftar peserta, SK rekomendasi Batik dan beberapa keputusan diambil tanpa melalui musyawarah yang sah. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjadi dasar KNPI,” tegasnya.
Sebagai respons atas situasi ini, Ketua dan Sekretaria DPD KNPI Kota Bogor sepakat mengajukan petisi resmi kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Jawa Barat. Petisi tersebut berisi tuntutan pembatalan hasil Musda serta usulan pelaksanaan Musda ulang dengan tata kelola yang sesuai AD/ART.
“Kami ingin memastikan proses organisasi berjalan bersih dan sesuai aturan. Ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga menjaga integritas KNPI sebagai wadah pemuda,” tambah Sekretaris.
Baca Juga : Liburan Akhir Tahun di Atlantis Odyssey Cibinong City mall
Polemik ini mendapat tanggapan beragam dari para peserta Musda. Sebagian besar mendukung langkah Ketua dan Sekretaris, sementara lainnya menilai masalah ini dapat diselesaikan secara internal tanpa melibatkan petisi.
Kini, semua mata tertuju pada DPD KNPI Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi masalah ini. Para pihak berharap penyelesaian konflik ini tidak hanya menyelamatkan kredibilitas KNPI, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap organisasi pemuda tersebut.
