Rekam24.com, Bogor – Nasib kelanjutan program Buy The Service (BTS) Biskita di Kota Bogor hingga saat ini masih belum pasti, mengingat adanya rencana penghentian subsidi dari pemerintah pusat pada tahun 2025.
Pemerintah Kota Bogor terus berusaha meyakinkan DPRD Kota Bogor agar mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk operasional dua koridor Biskita selama setahun.
Namun, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata (DID), mengungkapkan bahwa Badan Anggaran DPRD hanya menyetujui anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mendukung operasional dua koridor tersebut selama satu tahun.
Baca Juga : Pria Ditemukan Tewas di Depan Indomaret di Bogor Utara, Dugaan Serangan Jantung
DID juga menambahkan bahwa operasional Biskita akan tetap dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses lelang yang direncanakan setelah pengesahan APBD 2025.
“Jadi siapa pun bisa ikut, bukan hanya Kodjari, agar lebih transparan,” katanya.
Menurut DID, operasional Biskita tidak dapat dijalankan langsung oleh Perumda Transportasi Pakuan (PTP) karena harus melibatkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan dibuatkan peraturan daerah (perda) terlebih dahulu.
Baca Juga : 9 Film Seru yang Tayang di Bioskop Awal Desember 2024: Horor, Aksi, dan Romantis Menanti
“PTP bisa bergerak di bidang lain, seperti pengelolaan halte atau pemasangan reklame,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati, menyatakan bahwa pihaknya bersama DPRD masih mendiskusikan skema operasional Biskita dan berharap dapat mengikuti skema yang ada saat ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkot Bogor terus berkomunikasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk MP dan IT.
