Rekam24.com, Bogor – Pemerintah kota (Pemkot) Bogor akan segera membeli layanan Transportasi massal.
Pembelian layanan transportasi massal ini akan segera dilakukan menyusul sudah terbitnya surat Peraturan Wali (Perwali) Kota Bogor tentang penyelenggaraan angkutan umum massal.
Sesuai ketentuan yang ada di dalam Perwali tersebut pengadaan layanan dilakukan menggunakan E-Purchasing atau E-Katalog
ePurchasing eKatalog itu membeli barang atau jasa langsung kepada penyedia yg sudah ada di eKatalog LKPP.
Jadi berbeda dgn tender.
Kabag PBJ Setda Kota Bogor, Cecep Zakaria menjelaskan bahwa sistem E-Katalog berbeda dengan sistem tender.
Sebab dalam e-Katalog peserta harus menawarkan produknya terlebih dahulu apakah mencukupi dan sesuai spesifikasi atau tidak.
“ePurchasing eKatalog itu membeli barang atau jasa langsung kepada penyedia yang sudah ada di eKatalog LKPP.
Jadi berbeda dengan tender,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan BISKITA Segera Lelang, Pemkot Bogor Terbitkan Perwali No 37 Tahun 2024
Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor telah menerbitkan regulasi daerah berupa Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 tahun 2024 tahun lalu.
Bagian Hukum Dan Ham Kota Bogor menginformasikan bahwasanya dengan adanya ini bisa menjadi pijakan untuk pelayanan angkutan umum massal
Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 tahun 2024 ini yaitu tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Dengan Skema Pembelian Layanan tertanggal 13 Desember 2024 yang ditandatangani Pj Walikota Bogor Hery Antasari untuk menyikapi adanya kesimpangsiuran regulasi pelaksanaan Bis Kita yang diselenggarakan sebagai tindaklanjut pelayanan tahun 2025 ini dan rekomendasi kritis yang digulirkan terkait saat ini terhentinya layanan BTS Bis Kita Kota Bogor sejak 1 Januari 2025 lalu.
Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta menyampaikan, penerbitan Peraturan Walikota Bogor tentang penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor dengan skema BTS sudah lama disiapkan.
“ecara prosedural adanya penghentian subsidi layanan Bis Kita di Kota Bogor dari BPTJ Kemenhub melalui addendum Mou dan PKS yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sampai saat ini terus dikerjakan secara maraton dan simultan agar dapat dilaksanakan kembali pada tahun 2025,” katanyA
Lanjut Alma, merujuk pada tertib kewenangan, tertib prosedural, tertib implementasi dan tertib substansi terkait pelaksanaan layanan Bis Kita di Kota Bogor, Pemkot Bogor direkomendasikan meminta pendampingan hukum dan pendapat hukum kepada Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara agar kegiatan pengadaan pelelangan yang nanti dilakukan Pemkot Bogor berupa e-katalog sesuai dengan regulasi.
Masih kata Alma, “Tentunya dengan adanya perwali ini yang terdiri dari 20 pasal, akan diturunkan beberapa SK Walikota, diantaranya pertama tentang standar pelayanan minmal pelanggaraan angkutan umum massal, kedua tentang penetapan koridor pelayanan penyelenggaraan angkutan massal, ketiga tentang biaya operasional kendaraan dan keempat tentang spesiasi kendaraan angkutan umum massal.”
“Transportasi merupakan kebutuhan dasar dalam pelayanan publik, apalagi untuk melakukan penataan transportasi umum di Kota Bogor menjadi fokus Pemkot Bogor sehingga tersedianya pelayanan bis Kita pada tahun 2025 akan terus dilakukan sebagai bagian komitmen setelah adanya konversi angkutan kota tahun 2024,” tutup Alma
Rep : Echa Nur
