Rekam24.com, Bogor – Penutupan lintasan sebidang liar terus dilakukan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari rencana besar untuk menghapus seluruh lintasan sebidang, terutama di wilayah yang memiliki frekuensi perjalanan kereta api tinggi, termasuk di Kota Bogor.
“Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kejadian-kejadian seperti tertabraknya warga, kemudian mobil yang juga terseruduk kereta api, dan risiko-risiko lain yang harusnya bisa ditekan, itu dimulai dengan sebuah rencana perubahan. Jadi lintasan sebidang semaksimal mungkin ditiadakan,” ujar Dedie saat diwawancarai belum lama ini.
Dedie menyebut dua titik yang menjadi perhatian utama di Kota Bogor adalah lintasan sebidang di Kebun Pedas dan Jalan MA Salmun.
Menurutnya, pemerintah sudah menyusun langkah konkret untuk kedua lokasi tersebut.
“Di Kebun Pedas, kita sudah punya DED (Detail Engineering Design) untuk pembangunan underpass. Sementara di MA Salmun, saat ini sedang disusun rencana tindak lanjutnya. Artinya, ke depan memang sudah tidak memungkinkan lagi MA Salmun dipakai sebagai lintasan sebidang, demikian juga di Kebun Pedas,” jelas Dedie.
Baca Juga : Kolaborasi TNI-Polri di SDN Kebon Kopi Bogor Tengah: Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa
Terkait kemungkinan solusi teknis, Dedie membuka opsi antara pembangunan flyover atau underpass.
“Bisa saja flyover, nanti dilihat. Mahal mana? Kalau flyover lebih mahal, berarti underpass yang lebih murah. Atau sebaliknya. Intinya kita pilih yang paling efisien dan memungkinkan secara teknis,” terangnya.
Sementara itu, menanggapi informasi dari DPRD Jawa Barat mengenai estimasi anggaran Rp290 miliar, Dedie menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan total dari proses pengajuan, termasuk pembebasan lahan, konstruksi, dan perencanaan desain.
“Kan itu pengajuan. Jadi memang masih berproses. Yang paling realistis mungkin di MA Salmun kita buat JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) atau pelintasan K2. Itu sedang dikaji dan mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini bisa terlaksana supaya mengurangi risiko,” ujarnya.
Ketika ditanya soal anggaran pembebasan lahan, terutama untuk area yang terdampak seperti kantor Kecamatan Tanah Sareal, Dedie menegaskan komitmen Pemkot Bogor.
“Ya harus disediakan. Di situ kan yang terdampak itu kantor kecamatan Tanah Sareal. Ya sudah pasti, itu kan intinya Pemkot. Pemkot harus memindahkan. Jadi memang ada risiko lahan yang harus dibebaskan oleh Pemkot,” pungkas Dedie.
