Rekam24.com, Bogor – Rencana kegiatan study tour yang disusun oleh SMP Bumi Sejahtera Bogor menuju Museum Pancasila di Jakarta menuai keberatan dari sejumlah wali murid. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025 itu dipermasalahkan karena biaya yang harus ditanggung peserta dinilai terlalu tinggi.
Menurut informasi yang diterima, setiap siswa diminta membayar Rp450 ribu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sejumlah orang tua menganggap hal ini memberatkan dan menilai kebijakan itu seolah bersifat memaksa.
Lebih jauh, program ini juga disorot karena dianggap bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah secara tegas melarang pelaksanaan study tour di luar wilayah provinsi.
Baca Juga : Kompak Soal Studytour, KDM dan Dedie Rachim Ikut SE Gubernur Jabar
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (PDPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Muchlis, membenarkan keberadaan aturan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan study tour tidak boleh diwajibkan, apalagi jika orang tua siswa merasa keberatan.
“Kalaupun study tour tetap digelar, lokasinya harus di Jawa Barat. Itu pun sifatnya tidak wajib, dan jika orang tua tidak mampu, tidak boleh dipaksakan. Sekolah tidak diperkenankan melakukan hal seperti itu,” jelas Muchlis pada Selasa (22/4/2025) malam.
Meski demikian, Muchlis menambahkan bahwa pihak Dinas Pendidikan akan terlebih dahulu mengklarifikasi informasi tersebut secara langsung kepada pihak sekolah sebelum mengambil langkah lanjutan.
Baca Juga : Segera Buka Kelas Bilingual, SDIT Asy-Syukriyyah Lakukan Studi Banding ke SD Bina Insani
Ketika dikonfirmasi, pihak sekolah tidak menyangkal bahwa sempat ada rencana pelaksanaan study tour. Namun mereka memastikan bahwa kegiatan tersebut kini sudah dibatalkan.
“Kami mengikuti arahan dari Pak Gubernur untuk tidak melaksanakan study tour. Maka kami batalkan,” ujar Nurjanah, salah satu guru di SMP Bumi Sejahtera, pada Rabu (23/4/2025).
Nurjanah juga membantah tudingan adanya unsur paksaan terhadap wali murid. Ia menjelaskan bahwa program tersebut sebelumnya telah dibahas bersama orang tua siswa, mencakup lokasi hingga biaya yang diperlukan.
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah juga memberikan surat persetujuan yang dapat dipilih untuk tidak ditandatangani apabila ada wali murid yang tidak setuju.
“Dari tahun ke tahun kami juga punya kebijakan untuk memberangkatkan siswa yang kurang mampu secara gratis, selama mereka memang berkeinginan kuat. Namun, untuk tahun ini, study tour tersebut kami putuskan untuk dibatalkan,” pungkasnya.
