Rekam24.com, Surabaya – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meluapkan kekesalannya saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pasalnya, progres proyek tersebut baru mencapai 15 persen, padahal ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang.
Dody menilai pembangunan di Nganjuk tertinggal jauh dibandingkan proyek serupa di Surabaya dan Sampang. Ia juga menyayangkan sikap tim lapangan yang justru memberi pembelaan diri ketimbang solusi percepatan.
“Nganjuk sangat tertinggal, baru sekitar 15 persen. Saya tidak suka tim saya justru memberi alasan (excuse) saat ditinjau, bukannya memberi saran bagaimana mengejar ketertinggalan itu,” tegas Dody saat berada di Surabaya, Minggu (12/4/2026).
Baca Juga : Perjalanan Dinas Dan Efisiensi Anggaran
Lambannya progres ini memicu kecurigaan Dody terhadap adanya aktivitas tidak sehat antara oknum internal dengan penyedia jasa. Ia mengaku mendengar rumor adanya “setoran” yang membuat pengawasan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) menjadi lemah dan tidak tegas.
“Kenapa tim saya seolah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luar penyedia jasa memberikan sesuatu, tapi saya tidak bisa buktikan. Namun, fakta di Nganjuk kemarin membuat saya sangat emosi,” ujarnya.
Menteri PU mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Ia menekankan bahwa seluruh ASN dan pembantu presiden harus bekerja profesional demi memastikan bangunan bisa digunakan pada awal Juli 2026, saat tahun ajaran baru dimulai.
Baca Juga : 6 Bulan Tanpa Penahanan, Kasus Pengeroyokan DPRD Bekasi Disorot Korban
Dody menemukan adanya ketidaksesuaian kontrak yang berakhir pada 23 Juli, yang menurutnya seolah melawan perintah Presiden yang menginginkan proyek rampung lebih awal.
“Dua bulan lalu saya temukan fakta kontrak berakhir 23 Juli. Ini seolah melawan perintah Presiden. Padahal Juli itu adik-adik kita sudah harus masuk sekolah baru,” tambahnya.
Sebagai langkah tegas, Dody akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Ia menilai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia jasa sangat minim meski peringatan telah diberikan sejak dua bulan lalu.
Meski sempat terbawa emosi saat peninjauan di Nganjuk, Dody menegaskan hal itu dilakukan demi tanggung jawab penuh terhadap program pemerintah.
“Jengkel banget saya. Jangan main-main dengan program prioritas Presiden, apalagi yang bertujuan menghapuskan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
