Rekam24.com, Bogor – Sebanyak 45 pejabat Esselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor resmi dilantik Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melalui agenda rotasi, mutasi, dan promosi yang digelar di Pendopo Bupati pada Kamis malam, 19 Juni 2025. Kebijakan ini diambil untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Bupati Rudy menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika birokrasi, guna menjaga ritme kerja dan menyegarkan struktur organisasi. Ia menyebutkan bahwa langkah ini bersifat strategis, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan di sisa tahun anggaran 2025.
“Semester dua ini sangat krusial, dan saya percaya pejabat yang dilantik hari ini adalah orang-orang yang siap bekerja dan mengabdi dengan amanah,” ujar Rudy.
Baca Juga : APBD Perubahan 2025 Disepakati, Bupati Bogor Prioritaskan Infrastruktur dan Layanan Publik
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga mengingatkan bahwa sebagai aparatur sipil negara, setiap pejabat harus bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi profesionalisme serta loyalitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Amanah ini bukan hanya jabatan, tetapi juga harapan hampir 6 juta jiwa masyarakat Kabupaten Bogor. Mari kita buktikan bahwa pelayanan publik bisa berjalan cepat, tepat, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Pelantikan kali ini menjadi yang ketiga sejak Rudy menjabat sebagai Bupati Bogor. Ia menuturkan bahwa seluruh proses penempatan pejabat telah melalui evaluasi dan pertimbangan yang mendalam.
Baca Juga : Rudy Susmanto dan Jaro Ade Sapu Bersih Kemenangan di Semua TPS Harapan Jaya pada Pilkada 2024
“Saya tidak bekerja sendiri. Saya dan tim sudah bertanya, menelusuri, dan memilih. Semua yang dilantik malam ini adalah orang-orang hebat,” ucapnya.
Dengan penyegaran di tubuh birokrasi ini, Rudy berharap seluruh perangkat pemerintah daerah dapat bekerja lebih responsif, lincah, dan fokus menyelesaikan berbagai program prioritas maupun strategis yang telah dirancang dalam RPJMD maupun rencana kerja tahunan daerah.
