Rekam24.com, Bogor – Suasana diskusi acara penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berbasis kewilayahan yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Rabu, (29/10) di Cibinong diisi dengan sesi tanya jawab yang cukup seru.
Perwakilan Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Baratb (KPPKBB) Achmad Haermawan yang juga sekretaris KPPKB meminta pemerintah Kabupaten Bogor tidak menjadikan hasil soal diskusi dan penelitian penataann wilayah untuk persiapan Dearah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor barat dan Kabupaten Bogor Timur sebagai arsip semata.
‘’Kajain lapangan, hasil forum diskusi dengan melibatkan perwakilan masyarakat baik di Bogor Barat dan Bogor Timur, harus direalisaskan. Harus diaplikasikan oleh dinas teknis yang ada. Ide, gagasan dan inovasi soal sarana infrastrutur penataan kewilayahan harus menjadi program kerja di masing-masing dinas teknis. Tahun 2026 itu waktunya. Jangan sampe hasil ini cuma jadi arsip saja,’’ tegas Hermawan.
Baca Juga : Pramuka Bogor Bersatu di SSC IV 2025, SMPN 12 dan SDN Bangka 3 Juara Umum SSC IV 2025
Menurut Hermawan, partisipasi publik soal sarana dan prasarana infrastruktur yang bersinergi dengan pemikiran IAP untuk wilayah Barat dan Timur Kabupaten Bogor harus menjadi bahan realisasi pembangunan 2026.
Jika melihat besarnya anggaran dua wilayah untuk membangun infrastruktur yang mencapai 11 Triliun lebih bisa secara bertahap direalisasikan.
‘’Kami akan kejar nanti ke dinas-dinas, apakah ada program hasil kajian atau diskusi di tahun anggaran 2026, jika tidak ada, percuma saja kita kumpul-kumpul,’’ imbuh Hermawan.
Baca Juga : Indosat Ooredoo Hutchison Catat Kinerja Solid di Kuartal III 2025, Percepat Transformasi Berbasis AI
Sementara itu, Yusfitriadi, putra Leuwiliang yang juga founder VINUS mengungkapkan, kajian ilmiah terkait dengan akselerasi ke depan untuk membangun infrastruktur menjadi bagian penting kebutuhan daerah otonomi baru.
‘’Kita berharap konektivitas bupati dan presiden ikut mendorong realisasi DOB, khususnya di Kabupaten Bogor agar ada pencabutan moratorium parsial. Hanya DOB yang sudah siap saja yang dimekarkan.
‘’Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur, sudah siap. Kita berharap kedekatan bupati kita dengan Presiden Prabowo bisa menjadi nilai tambah bagi percepatan DOB di Kabupaten Bogor,’’ harap Yus yang juga hadir pada acara tersebut.
Baca Juga : BRI Gandeng FEB UI, 52 Lulusan Terbaik Raih Golden & Silver Ticket Karier Perbankan
Yusfitriadi menambahkan, untuk membuat bobot kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung DOB dibutuhkan sebuiah alat desak yang nyata dan menjadi symbol keseriusan membangun daerah baru.
Pertama, ada monument atau titik nol yang dibangun sebagai tanda di tempat tersebut akan dibangun pusat pemerintahan.
Kedua, pembangunan infrastruktur kesahatan seperti penambahan RSUD dan meningkatan status puskesmas.
Baca Juga : Kebutuhan Air Meningkat, PDAM Kota Bogor Harus Bisa Jaga Ketersediaan Air Baku
Ketiga, program untuk mengoftimalkan data tentang kondisi Kabupaten Bogor, baik data potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lingkunganm pendidikan, sosial ekonomi dan lainnya. Kempat infrastruktur jalan-jalan desa yang harus baik serta penataan akses jalan ke perbatasan.
Kelima, adanya rencana strategis penguatan kemandirian UMKM dengan tujuan melibatkan seluruh masyarakat agar mereka siap dan mengetahui bahwa daerahnya akan menjadi kabupaten.
‘’Jangan sampai masyarakat mengatakan, emang pemekaran untuk kami? Atau untuk para elit saja,’’ tutupnya. (***/aan)
