LPSE Ungkap 4.928 Penyedia Jasa Bermasalah, Ini Daftar Provinsinya

Rekam24.com Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merilis data terkini terkait daftar hitam penyedia jasa pemerintah secara nasional.

Dalam data tersebut tercatat sebanyak 4.928 penyedia jasa masuk dalam daftar hitam, dengan berbagai latar belakang pelanggaran.

Berdasarkan sebaran provinsi, Provinsi Banten menempati posisi teratas dengan 563 penyedia jasa masuk daftar hitam, disusul Kalimantan Barat (397), Bengkulu (223), DKI Jakarta (128), dan Bali (97).

Baca Juga : 493 Perusahaan Masuk Dalam Daftar Hitam, Begini Langkah Pemkot Bogor

Adapun rincian penyedia jasa yang diblacklist di beberapa provinsi lainnya antara lain:

  • Aceh: 17 penyedia

  • DI Yogyakarta: 5 penyedia

  • Jawa Barat: 73 penyedia

  • Jawa Tengah: 93 penyedia

  • Jawa Timur: 90 penyedia

  • Gorontalo: 17 penyedia

  • Jambi: 23 penyedia

Data ini menunjukkan pentingnya evaluasi ketat dalam proses pengadaan barang dan jasa, mengingat ribuan penyedia tercatat melakukan pelanggaran yang menyebabkan mereka masuk daftar hitam.

Skenario Penyebab Dimasukkannya Penyedia ke Daftar Hitam

LPSE juga mengungkap penyebab utama penyedia jasa masuk dalam daftar hitam. Sebanyak 83,68% dari kasus tersebut bukan merupakan temuan BPK/APIP, dan PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK.

Baca Juga : 36 Perusahaan Ikut Lelang Pembuatan DED Pembangunan Pusat Kantor Pemerintahan Terpadu Katulampa

Berikut distribusi penyebab masuknya ke daftar hitam:

  • Bukan temuan BPK/APIP dan PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK: 83,685%

  • PA/KPA merangkap sebagai PPK: 8,726%

  • Temuan BPK/APIP: 7,488%

  • Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap: 0,101%

Sebaran Paket Berdasarkan Nilai Pagu

Data LPSE juga memperlihatkan jumlah paket tayang berdasarkan nilai pagu:

  • 0 – 2,5 Miliar: 2.356 paket

  • 2,5 – 15 Miliar: 1.349 paket

  • 15 – 50 Miliar: 865 paket

  • 50 – 100 Miliar: 278 paket

  • Di atas 100 Miliar: 80 paket

Dari total data pengadaan, tercatat:

  • Total aktif tayang: 251 paket

  • Total penundaan tayang: 2 paket

  • Total selesai tayang: 4.616 paket

  • Total batal tayang: 59 paket

Data ini menjadi potret penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *