Rekam24.com, Bogor – Pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diperkirakan berkurang sekitar Rp150 miliar dalam anggaran perubahan 2026.
Kondisi tersebut terjadi setelah aktivitas pertambangan ditutup sehingga pemerintah daerah tidak lagi memperoleh penerimaan pajak MBLB seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dampak berkurangnya pendapatan tersebut kini tengah dibahas DPRD Kabupaten Bogor bersama pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana anggaran dan sejumlah program yang telah disusun.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan berkurangnya penerimaan pajak MBLB menjadi salah satu persoalan yang harus diperhitungkan dalam pembahasan anggaran perubahan.
“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ternyata di anggaran perubahan ini kita ada kekurangan pendapatan sekitar Rp150 miliar dari pajak MBLB yang setiap tahun harusnya kita dapat,” kata Sastra.
Baca Juga : Kebakaran di Bondongan Bogor Hanguskan 6 Rumah, Kerugian Ditaksir Rp200 Juta
Menurut Sastra, DPRD bersama Pemkab Bogor akan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi berkurangnya pendapatan daerah tersebut.
Langkah pertama adalah memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan.
“Kita maksimalkan pendapatan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah dan DPRD juga akan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan.
Baca Juga : Penanganan Kebakaran TPAS Galuga Masuki Hari Ke-8, Luas Area Terbakar Sisa 0,48 Hektare
Program yang dinilai belum menjadi prioritas berpotensi ditunda pelaksanaannya hingga 2027 apabila kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan.
Namun, Sastra memastikan penyesuaian anggaran tidak akan diarahkan pada program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
“Nggak, kalau kesehatan, pendidikan. Oh, nggak. Mungkin hal-hal lain nanti,” katanya.
Sastra mengatakan DPRD belum menentukan program apa saja yang kemungkinan mengalami penundaan.
Baca Juga : Tembus Skuad Merah Putih, Atlet Judo dan Menembak Bogor Bidik Emas Asian Games 2026
Pembahasan akan dilakukan secara bertahap melalui alat kelengkapan DPRD untuk menghitung kembali kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja pemerintah daerah.
“Makanya ini lagi kita bahas dulu. Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat badan anggaran. Nanti kita akan hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” jelasnya.
Dengan demikian, keputusan mengenai program yang akan disesuaikan atau ditunda belum ditetapkan.
DPRD bersama Pemkab Bogor masih harus menghitung kembali besaran kekurangan pendapatan serta kebutuhan belanja sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Berkurangnya penerimaan pajak MBLB menjadi perhatian karena sektor tersebut sebelumnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sastra mengatakan penutupan aktivitas pertambangan berdampak langsung terhadap penerimaan daerah dari sektor tersebut.
“Karena tambangnya ditutup, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Pembahasan selanjutnya akan menentukan bagaimana Pemkab Bogor menyesuaikan program dengan kondisi kemampuan keuangan daerah tanpa mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
