Rekam24.com, Bogor – Musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor menargetkan pemerataan pembangunan disemua sektor.
Hal itu diutarakan oleh Camat Bogor Tengah, Teofilo Patrocinio Freitas. Ia menyampaikan bahwa selama tahun 2024, Kecamatan Bogor Tengah telah mencapai target progresif dalam pembangunan, seperti program ‘Bogor Sehat’ dan ‘Bogor Cerdas’.
Pada Musrenbang 2025 ini, Kecamatan Bogor Tengah mengusulkan 80 persen program pembangunan fisik.
Meski demikian, tantangan dalam pembangunan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi prioritas.
“Pertama, ada beberapa capaian realisasi program prioritas Kota Bogor selama tahun 2024. Selain itu, ada visi-misi Kota Bogor yang akan dijalankan pada 2025 ini,” ujarnya
“Program ‘Bogor Sehat’ Kota Bogor, misalnya, berhasil menurunkan angka stunting di Bogor Tengah,” sambungnya.
Teo berharap pada 2025, program prioritas di Kecamatan Bogor Tengah dapat berjalan dengan baik, sehingga perencanaan di 2026 bisa terealisasi.
Turut hadir, Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Jenal Mutaqin dan Anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso.
Plh Wali Kota Bogor, Hanafi mengajak seluruh stakeholder Kecamatan Bogor Tengah untuk mengupayakan agar pembangunan fisik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan dapat berjalan beriringan.
Hal itu disampaikan oleh Hanafi saat dirinya memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 tingkat Kecamatan Bogor Tengah di Hotel Salak Heritage, Jumat (24/1/2025).
Hanafi mengatakan, bahwa Musrenbang ini bertujuan untuk memikirkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat melalui berbagai usulan.
“Sehingga pemerintah harus memiliki rumusan untuk menampung aspirasi pembangunan yang diharapkan melalui usulan. Pembangunan ini terbagi dua, yakni fisik dan nonfisik. Tapi intinya, semua harus berbanding lurus antara fisik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan,” katanya.
Musrenbang, lanjut Hanafi, menjadi prosedur yang harus dijalani untuk merencanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga provinsi, dan kemudian ke tingkat daerah.
Namun, karena adanya keterbatasan, usulan tersebut diformulasikan menjadi prioritas utama, sedangkan usulan lainnya akan direalisasikan secara berjenjang atau melalui skema lain.
