Rekam24.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Henny Nurliani menerima Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2023 yang berlangsung di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Secara simbolis laporan tahunan itu diberikan langsung Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih kepada Kota Bogor yang diterima Sekda Syarifah Sofiah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diterima Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diterima Azwar Anas serta lembaga lainya dan perwakilan masyarakat.
“Iya, hari ini penyerahan laporan tahunan dari Ombudsman, jadi Kota Bogor dibagikan laporan hasil kinerja Ombudsman dalam bentuk laporan tahunan. Nah untuk daerah ini yang menerima tidak semua menerima, jadi diwakili, kementerian pun begitu. Tadi ada Menteri ATR BPN Pak AHY,” katanya.
Dari paparan Ombudsman salah satu yang dijelaskan adalah mengenai penilaian standar kepatuhan terhadap layanan publik.
Saat ini lembaga maupun daerah yang berada di zona hijau terus meningkat.
Kota Bogor beberapa waktu lalu pun menerima Penganugerahan Predikat penilaian terbaik kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2023.
Saat itu diberikan kepada Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah oleh Plh. Asisten Administrasi Umum Sekda Jawa Barat, Hening Widiatmoko mewakili Pj Gubernur Jabar beserta Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana dan Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan.
“Tadi juga Disampaikan oleh Wapres agar Ombudsman terus meningkat kinerjanya, kemudian terus mengatasi persoalan dari pengaduan masyarakat dan zona hijau pun bisa terus meningkat,” katanya.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutan menyampaikan bahwa eksistensi Ombudsman sebagai lembaga negara yang independen diawali dari tuntutan kuat masyarakat agar pemerintahan berjalan bersih, memiliki pelayanan dan tata kelola yang baik.
“Dengan demikian hak-hak masyarakat akan bisa terlayani dengan adil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Saya wakil ketua komite pengarah reformasi birokrasi nasional memandang pentingnya keberadaan ombudsman,” ujarnya.
Sehingga ke depan ia mengingatkan agar Ombudsman dapat terus melindungi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang lebih baik lagi.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ke 24 Ombudsman RI dengan tema perkuat kerja sama perluasan pengawasan pelayanan publik.
“Tema ini terinspirasi dari dinamika perkembangan pengawasan yang dilakukan Ombudsman yang dilakukan sepanjang 2023. Bahwa keberhasilan penyelesaian laporan masyarakat dan maladministrasi dapat dilakukan secara optimal dengan adanya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Selain pengawasan, Ombudsman juga melakukan penilaian atas standar pelayanan publik yang saat ini keberadaan zona hijau terus meningkat, termasuk Kota Bogor yang mendapat capaian paling baik.
