Rekam24.com – Wilayah Kabupaten Bogor merupakan penyumbang utama ekspor ikan hias secara nasional. Namun kontribusi pemerintah masih minim. Demikian pernyataan Ravindra Airlangga pada acara bimbingan teknis sektor perikanan dan kelautan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, nilai ekspor ikan hias nasional mencapai 33 juta USD, dan itu sebagian besar berasal dari Kabupaten Bogor.
“Sayangnya, nilai kontribusi Pemerintah sejauh ini baru 1 persen dari APBN. Itu tidak cukup,” kata Ravindra, kepada wartawan, Jumat (06/10/23).
Ravindra menyampaikan ini saat hadir dalam acara Bimbingan Teknis pelaku UMKM di Kabupaten Bogor di sektor Perikanan dan Kelautan. Bimbingan Teknis itu diikuti 160 pelaku usaha dari sekitar Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
Lulusan S-2 di bidang Bioteknologi dari John Hopkins University, Amerika Serikat, itu menambahkan, potensi besar Kabupaten Bogor tidak hanya di sektor ikan hias, tapi juga budidaya ikan secara umum.
“Hasil ikan dari budidaya saat ini sudah melampui jumlah ikan konsumsi dari hasil tangkap dari laut lepas,” tambah wakil rakyat (DPR RI) dari Dapil Jabar V, Kabupaten Bogor, tersebut.
Ropan Sukmawijaya (33 th), salah seorang peserta Bimbingan Teknis yang juga pelaku usaha budidaya ikan hias, mengamini pernyataan Ravindra. Ropan mengaku budidaya ikan hias jenis cupang selama ini mampu mencukupi keluarganya, bahkan dirinya mampu melayani permintaan dari mancanegara.
“Saya lagi menjalankan perbisnisan ikan cupang hias walaupun sekarang pasaran sudah menurun tapi saya masih semangat, ikan cupang hias itu tidak hanya untuk hiasa melainkan ada manfaat lain lainnya ” ujar Ropan yang ketua kelompok dan komunitas penati ikan hias cupang saat berdialog dengan Ravindra.
Ravindra merasa tertarik dengan kelompok generasi muda milenial yang menjadi pelaku bududaya ikan hias cupang, menurut putra menko perekonomian Airlangga Hartarto ini bahwa untuk ekspor di sektor ikan hias saat ini mencapai 33 juta USD dan penyumbang terbesar dari Kabuparen Bogor.
“Makanya dengan angka ekspor yang cukup fantastis itu kami melihat ada ketidak seimbangan dengan kontribusi pemerintah yang hanya 1 persen saja daei APBN ” kata Ravindra untuk itu ia akan mendorong agar kedepan kontribusi buat petani dan UMKM ikan hias lebih ditingkatkan lagi.
Perjuangkan Kemudahan Untuk UMKM Kehutanan
Pada hari yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, Ravindra Airlangga, itu juga menggelar Bimbingan Teknis untuk UMKM di bidang usaha perkayuan dan kehutanan. Sebanyak 150 pelaku usaha di bidang perkayuan dari Kecamatan Parung dan Ciseeng, Kabupaten Bogor, antusias mengikuti Bimbingan Teknis yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Selain membahas kemudahan sertifikasi kayu hasil produksi rakyat, Bimbingan Teknis ini juga memberikan wawasan kepada pelaku usaha perkayuan bagaimana mendapatkan bibit secara gratis, dan bagaimana cara memanfaatkan lahan tidur.
Salah satu kemudahan yang saat ini bisa dinikmati UMKM di sektor perkayuan, adalah kemudahan membuat SAKR, atau surat angkutan kayu rakyat, yang sudah bisa didownload secara mudah. Juga ijin usaha yang saat ini bisa didapat secara cuma-cuma.
“Jadi setiap UMKM kehutanan bisa memperoleh SVLK atau Sistem Vierifikasi Legalitas Kayu gratis dan juga bisa memperoleh bibit di persemaian-persemain yang ada di kementrian lingkungan hidup dan kehutanan. Ini kemudahan baru. Sebelumnya ijin-ijin ini biayanya mencapai Rp 25 juta. Sekarang bisa gratis antara lain karena dorongan Pak Ravindra sebagai anggota Komisi IV DPR,” ujar M Haris Solahudin, dari Balai Kehutanan Lestari Kementerian KLH.
Indra Sugiarto, perajin golok dari Desa Parigi, Kecamatan Ciseeng, mengaku sangat terbantu dengan Bimbingan Teknis soal perkayuan dan kehutanan ini.
“Saya usaha pandai besi, golok dan memang untuk sarung golok itu menggunakan kayu-kayu model sarung, gagang, itu memang menggunakan kayu ” kata Indra kepada wartawan ini usai acara.
Indra mengaku permintaan golok produksinya sudah sampai Malaysia dan Singapura. Dan konsumennya membutuhkan bahan kayu yang bervariasi untuk sarung dan gagang golok. “Jadi kami mendatangkan kayu dari berbagai tempat, termasuk Kalimantan. Dan untuk mengirim ke luar negeri, kayu-kayu itu harus jelas legalitasnya,” tutur Indra.
“Jadi, alhamdulilah saya bisa ikut Bimtek ini, dan jadi tahu cara-cara mendapatkan legalitasnya,” tambah Indra.
