Rekam24.com, Bogor – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor untuk melakukan rapat bersama.
Rapat yang digelar pada Kamis (30/1/2025) ini membahas sejumpah potensi retribusi untuk juga meningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ujungnya untuk kekuatan anggaran dalam mensejahterakan masyarakat.
Salah satu yang dibahas adalah mengenai potensi dari retribusi parkir, yang dalam meningkatnya kunjungan wisata bisa ditingkatkan.
Hal itu berkaca dari adanya informasi dari masyarakat bahwa biaya parkir dilahan privat berkisar antara Rp20ribu sampai Rp50ribu.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Eka Wardhana mengatakan bahwa sebagai warga asli Kota Bogor dia bangga karena Bogor menjadi tujuan wisata di Indonesia.
Bahkan ketika libur panjang beberapa hari lalu tingkat kunjungan wisata meningkat.
“Hanya saja kedepan Pemkot (Pemerintah daerah Kota Bogor) harus antisipasi kaitan dengan adanya potensi untuk retribusi parkir,” ujarnya kepada Rekam24.com.
Menurutnya adanya lahan atau area privat yang dijadikan tempat parkir oleh pemilih atau pengelola lahan bukan kali ini saja, tapu juga beberapa kali terjadi seperti di sekitar Bogor Tengah, Suryakancana dan beberapa spot lokasi lainya.
“Sehingga harus ada upaya dari Pemkot untuk mengatur itu. Agar tidak ada lost potensi, dengan begitu pemerintah juga bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Sehingga lanjut Eka dalam rapat kali ini juga akan dibahas beberapa potensi yang hari ini dianggap bisa untuk meningkatkan penghasilan daerah.
Meski demikian retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan memberatkan masyarakat seperti contohnya pungutan tarif parkir yang mencapai Rp50ribu.
“Jadi kalau regulasinya ada, lokasinya ada itu bisa jadi potensi. Dan pemerintah memiliki aturan atau stabdar dalam menarik retribusi jadi tidak bisa melampaui itu, sehingga masyarakat pun nyaman,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisi II DPRD Kota Bogor Dody Hikmawan bahwa kedatangan DPRD untuk rapat bersama mendorong upaya Bapenda mengevaluasi/mengantisipasi potensi loss pendapatan agar PAD meningkat dan masyarakat tidak terbebani.
“Jadi Bapenda perlu melakukan upaya strategi untuk meningkatkan PAD,” katanya.
