Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah mematangkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya efisiensi energi dan pengurangan biaya operasional.
Rencana tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 1 April 2026, menunggu persetujuan Bupati Bogor.
Sekretariat Daerah Pemkab Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengungkapkan bahwa penyusunan konsep WFH telah dilakukan jauh hari sebelum Idulfitri atas arahan pimpinan daerah.
Baca Juga : Niat Hati Panaskan Mesin, Mobil Sedan Ini Malah Berakhir di Dasar Tebing!
Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi, khususnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
“Secara nasional memang sudah ada instruksi untuk WFH. Kami di daerah sudah menyiapkan konsepnya, dengan harapan bisa mulai diberlakukan per 1 April,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerapan WFH akan difokuskan bagi ASN, sementara sektor pelayanan publik tetap berjalan dengan penyesuaian agar tidak mengganggu layanan kepada masyarakat. Adapun skema pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan, dengan opsi satu hingga dua hari kerja dari rumah dalam sepekan.
Baca Juga : Wisata Murah Meriah, Mila Kencana Bogor Diserbu Pengunjung Saat Libur Lebaran
“Untuk pelayanan tetap berjalan, tapi disesuaikan. Saat ini masih kita godok, apakah satu hari atau dua hari WFH dalam seminggu, nanti menunggu kebijakan Bupati,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ajat menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak hanya sebatas bekerja dari rumah, melainkan juga bagian dari langkah efisiensi yang lebih luas.
ASN didorong untuk mengurangi mobilitas, memaksimalkan rapat daring seperti saat pandemi COVID-19, serta menerapkan penghematan energi di lingkungan kerja.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bogor berharap dapat menekan konsumsi energi sekaligus menjaga produktivitas kinerja ASN di tengah situasi saat ini.
