Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mengevaluasi keberadaan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur umum penyedia makanan bergizi gratis di wilayahnya. Evaluasi ini menyasar sejumlah SPPG yang belum mengantongi izin lengkap atau masih dalam proses penyelesaian administrasi.
Meski demikian, Pemkot Bogor memastikan bahwa operasional SPPG yang saat ini sudah berjalan tidak akan terganggu dan tetap beroperasi seperti biasa.
Beberapa bulan lalu, pihak Pemkot Bogor mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Surat tersebut bertujuan untuk meminta kepastian mengenai jumlah ideal penerima manfaat dan kuota dapur umum di Kota Bogor agar program ini berjalan lebih efektif.
Baca Juga : Bau Menyengat dari Kontrakan, Pria 49 Tahun Ditemukan Meninggal di Sukahati Cibinong
“Pertanyaan saya waktu itu kepada Kepala BGN, apakah kebanyakan atau tidak penerima manfaatnya? Mencukupi atau memang terlalu lebar? Itu juga jadi pertanyaan dalam surat saya beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu,” ujarnya kepada awak media.
Dalam hitungan awal, jika terdapat 200 SPPG yang masing-masing melayani 2.000 tray (porsi) makanan, maka total penerima manfaat di Kota Bogor akan mencapai 400.000 jiwa. Angka tersebut mencakup pelajar di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.
Berdasarkan hasil analisis internal, Pemkot Bogor menilai angka 200 SPPG merupakan batas maksimal yang cukup berat jika dipaksakan rata 2.000 tray per dapur. Sebagai alternatif, Pemkot mengusulkan angka yang lebih efisien.
Baca Juga : BREAKING NEWS: Instagram dan Facebook Sempat Down Selama 30 Menit
Rekomendasi Pemkot: Cukup 160 dapur (SPPG) saja yang beroperasi di Kota Bogor.
Simulasi Distribusi: Jika jumlah dapur dikurangi menjadi 160 namun kapasitas porsinya ditingkatkan menjadi 3.000 tray per dapur, total penerima manfaat tetap terjaga di kisaran 400.000 jiwa.
Pertimbangan Efisiensi: Pemkot menilai jika porsi per dapur terlalu kecil (misalnya hanya 1.000 atau 1.500 tray), maka operasionalnya menjadi kurang efisien dan sayang secara anggaran serta logistik.
Melalui evaluasi dan surat usulan ini, Pemkot Bogor berharap mendapat kejelasan target jangka panjang dari BGN agar program pemenuhan gizi bagi para pelajar di Kota Bogor dapat terealisasi secara matang, tepat sasaran, dan tertib administrasi.
