Rekam24.com, Jakarta – Angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok.
Berdasarkan data BPS per Maret 2026, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat 8,07 persen. Sementara itu, Bank Dunia mencatat proporsi masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari mencapai 64,1 persen.
Perbedaan tersebut kerap menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin dua lembaga kredibel dapat menghasilkan angka kemiskinan yang terpaut sangat jauh?
Jawabannya terletak pada definisi kemiskinan, garis kemiskinan, tujuan pengukuran, serta standar yang digunakan.
BPS dan Bank Dunia sama-sama dapat menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai salah satu sumber untuk mengukur kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun, penggunaan data tersebut tidak berarti kedua lembaga menggunakan definisi kemiskinan yang sama.
Baca Juga : Pariwisata Indonesia 2026 Makin Tangguh, Kunjungan Wisman dan Devisa Terus Tumbuh
BPS menggunakan pendekatan kemiskinan yang dirancang untuk menggambarkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Garis kemiskinan BPS terdiri atas kebutuhan makanan dan nonmakanan. Komponen makanan mengacu pada kebutuhan minimum untuk memenuhi standar konsumsi tertentu, sedangkan komponen nonmakanan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Dengan pendekatan tersebut, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS.
Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang telah disesuaikan dengan Purchasing Power Parity (PPP). Pendekatan ini ditujukan terutama untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan antarnegara.
Baca Juga : Pemkot Bogor Usulkan Hujan Buatan untuk Padamkan Kebakaran TPAS Galuga, Api Masih Terjebak di Bawah Sampah
Karena tujuan dan garis acuannya berbeda, angka yang dihasilkan juga tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai dua angka yang mengukur hal yang persis sama.
Perbedaan paling besar terlihat ketika Indonesia diukur menggunakan garis kemiskinan internasional yang sesuai dengan kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income countries).
Bank Dunia menggunakan beberapa garis kemiskinan internasional. Dalam kerangka tersebut, garis yang lebih tinggi akan memasukkan lebih banyak penduduk ke dalam kelompok yang berada di bawah ambang tersebut.
Dengan garis US$8,30 per orang per hari, misalnya, kelompok masyarakat yang menurut ukuran nasional tidak dikategorikan miskin dapat tetap berada di bawah garis internasional tersebut.
Hal ini bukan berarti 64,1 persen penduduk Indonesia mengalami kondisi kemiskinan ekstrem.
Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai proporsi penduduk yang hidup dengan tingkat konsumsi atau pengeluaran di bawah standar internasional tertentu yang digunakan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas.
Baca Juga : KPAID Kota Bogor Catat Kenaikan Kasus Kekerasan Seksual Sesama Anak, Terlapor Termuda 6 Tahun
Dengan kata lain, perubahan garis kemiskinan akan menghasilkan perubahan besar pada jumlah penduduk yang berada di bawah garis tersebut.
Perbedaan angka tersebut juga tidak boleh diartikan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia tiba-tiba melonjak dari sekitar 8 persen menjadi 64,1 persen.
Kedua angka tersebut menggunakan garis kemiskinan dan tujuan analisis yang berbeda.
Angka BPS sebesar 8,07 persen digunakan untuk menggambarkan kemiskinan berdasarkan standar kebutuhan dasar yang berlaku dalam konteks Indonesia.
Sementara angka Bank Dunia sebesar 64,1 persen menggunakan standar internasional yang lebih tinggi. Karena garis yang digunakan lebih tinggi, penduduk yang masuk dalam kelompok di bawah garis tersebut otomatis menjadi jauh lebih banyak.
Baca Juga : KPAID Kota Bogor Catat Kenaikan Kasus Kekerasan Seksual Sesama Anak, Terlapor Termuda 6 Tahun
Karena itu, membandingkan kedua angka tanpa menjelaskan garis kemiskinannya berpotensi menyesatkan pembaca.
Untuk mengukur kemiskinan nasional dan mengevaluasi kebijakan sosial di Indonesia, data BPS menjadi salah satu rujukan utama pemerintah.
Angka kemiskinan nasional digunakan dalam berbagai analisis mengenai perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, serta evaluasi kebijakan pemerintah.
Dengan garis kemiskinan nasional, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen.
Angka tersebut juga menunjukkan penurunan dibandingkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 yang berada di level 8,47 persen.
Di sisi lain, ukuran Bank Dunia memiliki fungsi penting dalam melihat posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain.
Standar internasional memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan melakukan perbandingan lintas negara dengan menggunakan metodologi yang relatif seragam.
Meski tidak menggantikan garis kemiskinan nasional, indikator Bank Dunia tetap penting untuk melihat tantangan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif yang lebih luas.
Seseorang mungkin tidak masuk kategori miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional, tetapi masih memiliki daya beli yang relatif rendah jika dibandingkan dengan standar kehidupan negara berpendapatan menengah atas.
Karena itu, penggunaan garis yang berbeda dapat menjawab pertanyaan yang berbeda pula.
BPS pada dasarnya menjawab pertanyaan mengenai berapa banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan standar nasional.
Sementara Bank Dunia membantu menjawab pertanyaan mengenai bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia jika dibandingkan menggunakan standar kemiskinan internasional.
Perbedaan angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia bukan semata-mata persoalan lembaga mana yang benar atau salah.
Kedua angka tersebut lahir dari konsep, garis kemiskinan, dan tujuan pengukuran yang berbeda.
Angka BPS sebesar 8,07 persen relevan untuk membaca kemiskinan berdasarkan standar nasional dan menjadi rujukan penting dalam kebijakan pemerintah.
Sementara angka 64,1 persen pada garis US$8,30 per orang per hari menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia jika dilihat menggunakan standar internasional yang lebih tinggi.
Karena itu, kedua indikator tersebut sebaiknya tidak dipertentangkan. Justru, keduanya dapat digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap: BPS menggambarkan kemiskinan dalam konteks kebutuhan dasar nasional, sedangkan Bank Dunia membantu melihat posisi kesejahteraan Indonesia dalam perspektif global.
