Rekam24.com, Bogor – Penertiban kawasan Jalan Nyi Raja Permas, Kota Bogor, resmi bergulir pada Senin (28/9/2026). Langkah tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ini diambil setelah seluruh tahapan sosialisasi, pemaparan konsep, hingga pengiriman tiga kali surat peringatan kepada para pedagang dan pengguna lahan dilalui.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa Pemkot Bogor tidak sekadar menggusur, tetapi juga menyiapkan berbagai solusi relokasi yang matang agar aktivitas ekonomi para pedagang tetap berjalan.
Pemkot Bogor mengarahkan para pedagang yang terdampak penertiban untuk sementara waktu mengisi sejumlah pasar terdekat yang masih memiliki lapak kosong.
“Yang pasti langkah penertiban hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026, merupakan rangkaian proses setelah kita menyampaikan tentang konsep, kemudian sosialisasi, termasuk pemberian tiga kali surat peringatan. Artinya kita berasumsi bahwa mereka yang saat ini masih menempati area di Jalan Nyi Raja Permas sudah paham,” ujar Dedie A. Rachim.
Baca Juga : Pemkab Bogor Dorong Durian Lokal Tembus Pasar Global
Dedie telah menginstruksikan jajaran dinas terkait, Camat, Lurah, hingga PD Pasar untuk memfasilitasi proses perpindahan ini. Beberapa lokasi penampungan sementara yang disiapkan antara lain Blok F, Blok A-B, Propindo, dan Pasar Javana.
Selain penampungan sementara, Pemkot Bogor juga tengah merancang pembangunan hanggar permanen di kawasan Nyi Raja Permas. Hanggar ini nantinya diproyeksikan mampu menampung sekitar 800 hingga 1.000 pedagang secara bergantian.
Pembangunan hanggar tersebut akan mendistribusikan para pedagang dari berbagai titik kemacetan, mulai dari kawasan Jalan Dewi Sartika, Sawojajar, Jalan M.A. Salmun, hingga area Merdeka. Sektor usaha yang akan diakomodasi meliputi pedagang bunga, buah, sayur, serta ragam komoditas lainnya. Skema pembiayaannya akan bersumber dari APBD maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Memahami kondisi finansial para pedagang kecil, Pemkot Bogor juga mengadopsi skema biaya sewa yang terjangkau, mirip dengan konsep yang telah diterapkan di Pasar Jambu Dua.
Baca Juga : Kontak Tembak di Intan Jaya, 4 Anggota TPNPB-OPM Tewas
“Kita sudah mulai konsep di Jambu Dua itu kita aplikasikan di Blok F. Jadi nanti sebagian besar tentu bisa menikmati Blok F dengan harga yang masuk akal. Ini konsep-konsep yang kita tawarkan bagi mereka yang modalnya mungkin tidak terlalu banyak, tetapi masih dianggap masuk akal,” jelas Dedie.
Dalam penertiban hari pertama ini, Pemkot Bogor menerjunkan 230 petugas gabungan ke lapangan, didukung oleh sekitar 400 personel organik yang siap mem-backup pengamanan kawasan.
Sejalan dengan penataan kawasan pusat kota, Pemkot Bogor turut merespons instruksi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri terkait penghapusan lintasan sebidang rel kereta api demi keselamatan publik.
Baca Juga : Kontak Tembak di Intan Jaya, 4 Anggota TPNPB-OPM Tewas
Lintasan sebidang di Jalan M.A. Salmun akan ditutup secara bertahap dan digantikan dengan fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Saat ini, proses pengerjaan awal seperti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk penyelarasan elevasi telah dimulai, dengan target penutupan penuh serta pengoperasian JPO pada awal 2027.
“Jaraknya terlalu dekat dengan Stasiun Bogor. Kereta api melintas sekitar 400 trip per hari dengan headway atau jarak antar-kereta hanya 4 menit. Sangat berisiko dan berbahaya. Karena itu kita dukung instruksi Kemenhub dan Kemendagri untuk mengurangi lintasan sebidang,” tambah Wali Kota Bogor.
JPO yang dirancang di Jalan M.A. Salmun diupayakan tidak hanya dapat diakses oleh pejalan kaki, tetapi juga memfasilitasi pengendara roda dua (sepeda motor) agar aksesivitas warga tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek keselamatan lalu lintas kereta api.
