Rekam24.com, Bogor – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memangkas antrean dan penumpukan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Salah satu upaya utamanya adalah mengoptimalkan layanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, sekaligus merancang pembangunan klinik utama rawat inap sebagai fasilitas perantara.
Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, Fusia Mediawaty, menjelaskan bahwa kehadiran klinik utama rawat inap ini nantinya berfungsi menjembatani penanganan pasien antara puskesmas dan rumah sakit. Dengan begitu, tidak semua pasien harus langsung dilarikan ke IGD rumah sakit.
“Saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, kita mengoptimalkan pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, contohnya puskesmas. Kita juga sedang merancang beberapa klinik utama rawat inap yang bisa menjadi perantara antara puskesmas dengan rumah sakit, sehingga ini bisa mengurangi penumpukan pasien di IGD,” ujar Fusia.
Baca Juga : Halomoan Simanjutak Sabet Emas Atletik Porprov Jabar 2026 untuk Kabupaten Bogor
Selain memperkuat layanan di level bawah, Pemerintah Kabupaten Bogor juga berencana memperluas kapasitas ruang IGD di sejumlah RSUD. Rencana ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bogor guna memastikan kenyamanan dan kecepatan penanganan bagi warga yang membutuhkan pertolongan darurat.
“Pak Bupati juga menginstruksikan untuk memperluas IGD-IGD RSUD, sehingga kita harapkan tidak ada lagi pasien yang tidak terlayani. Selama ini sudah terlayani semua, tapi karena memang ada penumpukan, masyarakat kita butuh IGD yang lebih besar lagi,” jelasnya.
Terkait besaran anggaran perluasan IGD untuk tahun 2027 mendatang, Fusia menyebut prosesnya masih dalam tahap perencanaan awal dan pengajuan di akhir tahun ini.
Baca Juga : Voli Indoor Putra Kabupaten Bogor Comeback Kalahkan Kota Tasikmalaya 3-1
Sambil menunggu realisasi anggaran tersebut, Dinkes memaksimalkan peran Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) yang dilengkapi layanan IGD, meski kapasitas rawat inapnya dibatasi oleh aturan BPJS Kesehatan maksimal 10 tempat tidur.
Untuk menyiasati keterbatasan tersebut agar pasien tidak menumpuk di rumah sakit, Dinkes Kabupaten Bogor mengandalkan sistem konsultasi jarak jauh atau telemedicine yang sudah terintegrasi antar-fasilitas kesehatan.
“Diharapkan nanti teman-teman puskesmas bisa berkonsultasi jarak jauh dengan dokter spesialis di rumah sakit, sehingga bisa mengatasi kasus-kasus yang tidak terlalu berat cukup di puskesmas dengan tempat perawatan saja,” kata Fusia.
Saat ini, layanan telemedicine di rumah sakit milik Pemkab Bogor sudah mulai berjalan melalui berbagai inovasi aplikasi. Di antaranya layanan Si Cager milik RSUD Parahyangan, Si Gardamas dari RSUD Ciawi, serta layanan serupa yang sudah diterapkan di RSUD Cileungsi dan RSUD Leuwiliang.
