Dua Tahun Beroperasi, Rumah Penyimpanan Ratusan Ribu Pil Tramadol di Bogor Digerebek Polisi

Polres Bogor saat menggelar konferensi pers soal peredaran Tremadol, Foto/Rama
Polres Bogor saat menggelar konferensi pers soal peredaran Tremadol, Foto/Rama

Rekam24.com, Bogor – Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah perbatasan kembali mendapat tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bogor berhasil mengungkap praktik penimbunan ratusan ribu obat keras golongan G jenis tramadol di sebuah hunian warga yang berlokasi di Kampung Baru, Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Dalam operasi penindakan yang berlangsung pada Kamis (5/11/2026) malam tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial MS (31) beserta barang bukti fantastis yang mencapai total 282.500 butir obat keras.

Bacaan Lainnya

Kapolres Bogor, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, mengungkapkan bahwa penggerebekan ini merupakan respons cepat kepolisian terhadap keluhan masyarakat. Warga sekitar merasa resah dengan tingginya aktivitas transaksi obat-obatan terlarang di kawasan perbatasan Kabupaten Bogor yang dinilai mengancam keamanan serta ketertiban lingkungan.

Baca Juga : Taklukkan Petarung Kota Bogor di Final, Hilda Aulia Putri Sumbang Emas Hapkido untuk Kabupaten Bogor

Saat melakukan penggeledahan menyeluruh di kediaman pelaku, tim penyidik menemukan tumpukan stok obat dalam berbagai kemasan yang siap didistribusikan ke pasar gelap, meliputi:

241.000 butir yang dikemas rapi ke dalam 241 kantong plastik bening di dalam satu kardus berukuran besar.

29.000 butir yang disimpan secara terpisah dalam satu kantong plastik hitam.

9.000 butir yang terbagi ke dalam 90 botol kecil berwarna hijau.

3.500 kapsul yang ditempatkan di dalam enam botol besar berwarna kuning.

Berdasarkan hasil interogasi awal, MS mengaku telah menjadikan rumahnya sebagai titik penampungan sementara selama kurang lebih dua tahun terakhir. Pelaku berperan sebagai penjaga gudang sekaligus kurir lapangan dengan bayaran senilai Rp1.800.000 untuk setiap kali pengelolaan stok.

Baca Juga : Cabor Sepeda Kabupaten Bogor Boyong Dua Medali Sekaligus di Porprov XV Jabar 2026

“Barang bukti ini merupakan titipan dari terduga pelaku berinisial J. Polanya ditampung terlebih dahulu di rumah tersangka MS, kemudian diedarkan secara bertahap dengan sistem Cash on Delivery (COD) menyasar wilayah Gunung Sindur dan sekitarnya,” jelas AKBP Arfan dalam keterangannya kepada awak media.

Untuk mengelabui pengawasan aparat, transaksi dilakukan secara tertutup dan langsung di lapangan dengan mematok harga jual eceran berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per butir. Jangkauan pasar gelap ini pun tidak hanya terbatas di Kabupaten Bogor, melainkan turut merembet ke sejumlah daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan wilayah hukum Bogor.

Pendalaman lebih lanjut mengungkap bahwa MS bukanlah pemain baru. Ia tercatat sebagai residivis dalam kasus pelanggaran hukum yang serupa. Selain menampung barang milik J—yang kini telah resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)—tersangka juga diketahui kerap memasarkan stok obat keras milik dua pemasok lain berinisial F dan S.

Baca Juga : Cabor Sepeda Kabupaten Bogor Boyong Dua Medali Sekaligus di Porprov XV Jabar 2026

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk terus memburu para pemasok utama guna memutus mata rantai peredaran sediaan farmasi ilegal hingga ke akarnya. AKBP Arfan menyoroti bahwa penyalahgunaan obat keras seperti tramadol memberikan dampak buruk terhadap kesehatan mental serta memicu kerawanan sosial.

“Konsumsi tramadol secara ilegal memicu efek halusinasi hingga hilangnya kendali diri. Kondisi ini sering kali menjadi pemicu utama berbagai tindak pidana jalanan, mulai dari aksi tawuran hingga kekerasan. Kami pastikan akan menindak tegas jaringan ini,” tegasnya.

Atas keterlibatannya dalam praktik distribusi sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan resmi, tersangka MS kini harus menghadapi proses hukum yang berat. Penyidik menjerat pelaku dengan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Lampiran 1 Nomor 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Merujuk pada regulasi kesehatan dan penyesuaian pidana terbaru tersebut, pelaku terancam hukuman penjara maksimal selama 12 tahun serta sanksi denda finansial paling banyak mencapai Rp5 miliar.

Sebagai langkah pencegahan berkelanjutan, Polres Bogor mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta tidak ragu melaporkan setiap indikasi peredaran obat ilegal maupun aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal mereka melalui layanan darurat kepolisian 110.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *