Rekam24.com, Bogor – Kementerian Sosial mulai menyusun berbagai program prioritas setelah menerima pagu indikatif anggaran lebih dari Rp84 triliun untuk tahun mendatang.
Penyusunan program tersebut dilakukan dengan berpedoman pada tiga mandat utama yang diberikan Presiden, yakni penguatan data, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dan pengembangan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial RI, Gus Ipul, mengatakan ketiga mandat tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Sosial dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan Asta Cita Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga fokus utama Kementerian Sosial, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Baca Juga : Pasar Jambu Dua Jadi Sentra Kuliner Baru Kota Bogor
“Program yang disusun harus lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi keluarga penerima manfaat agar mereka bisa lebih mandiri,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan, bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.
Karena itu, Kemensos terus mendorong berbagai program pemberdayaan agar masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan pemerintah dapat bertransformasi menjadi keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri.
Baca Juga : Cuma Sejuta! Pasar Jambu Dua Bogor Disulap Jadi Hub Kuliner Terbesar
Di sisi lain, Gus Ipul menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Ia menyebut Presiden memberikan arahan tegas agar seluruh anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.
“Bantuan ini harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Tidak boleh ada penyimpangan atau kepentingan pribadi yang masuk dalam proses penyalurannya,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Sosial saat ini memperkuat konsolidasi data bersama berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini dilakukan agar data penerima bantuan semakin akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Selain pembaruan data, Kemensos juga mulai mengembangkan sistem digitalisasi bantuan sosial berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI). Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses verifikasi data, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memperbarui data penerima manfaat.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap program bantuan sosial tidak hanya tersalurkan dengan baik, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
