Rekam24.com, Bogor – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Brigade Mahasiswa Bogor (BMB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (2/4/2026). Aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan program Posyandu Digital yang disebut-sebut memiliki anggaran hingga Rp20 miliar.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi sempat memanas. Sejumlah demonstran mencoba memasuki area gedung DPRD dan membakar ban di depan gerbang sebagai bentuk protes, menuntut penjelasan transparan terkait program tersebut.
Koordinator aksi BMB, Yuri, menyampaikan bahwa program Posyandu Digital diduga berasal dari pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bogor yang kemudian dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Baca Juga : Status Hubungan Azizah Salsha dan Nadif Terjawab Andre Rosiade, Liburan Bareng Keluarga Saat Lebaran
Ia mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat desa.
“Kami mempertanyakan relevansi program ini. Masih banyak persoalan seperti rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, minimnya fasilitas posyandu konvensional, hingga keterbatasan kapasitas kader di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi posyandu terkesan dipaksakan tanpa kajian kebutuhan yang matang dan menyeluruh. Ia juga menyinggung potensi persoalan dalam tata kelola program, termasuk mekanisme pengadaan.
Baca Juga : Tak Kalah dari Pratama Arhan-Inka, Azizah Salsha Kian Lengket dengan Nadif, Liburan Bareng Keluarga
“Kalau benar ada masalah dalam prosesnya, ini bisa mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran,” tegas Yuri.
Ia mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat desa.
“Kami mempertanyakan relevansi program ini. Masih banyak persoalan seperti rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, minimnya fasilitas posyandu konvensional, hingga keterbatasan kapasitas kader di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga : Masa Remaja Luna Maya Banyak Lakukan Hal Menantang, Punya Geng Motor hingga Bandel di Sekolah
Menurutnya, digitalisasi posyandu terkesan dipaksakan tanpa kajian kebutuhan yang matang dan menyeluruh. Ia juga menyinggung potensi persoalan dalam tata kelola program, termasuk mekanisme pengadaan.
“Kalau benar ada masalah dalam prosesnya, ini bisa mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran,” tegas Yuri.
BMB pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengalihkan anggaran tersebut ke program yang dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penanganan stunting, peningkatan fasilitas kesehatan desa, serta penguatan kapasitas kader posyandu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, membantah adanya program Posyandu Digital seperti yang dipersoalkan.
Baca Juga : Lebih dari Sekadar Venue, Koersi Sky Cafe Sajikan Pengalaman Wedding dengan View Ikonik Bogor
“Posyandu Digital itu masih sebatas perencanaan. Yang dimaksud digital adalah penggunaan alat-alat kesehatan berbasis digital karena memang dibutuhkan di desa,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa informasi terkait anggaran Rp20 miliar belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Data anggaran Rp20 miliar itu dari mana, masih perlu kami cek kembali,” pungkasnya.
