Rekam24.com, Bogor – Lokasinya strategis berada di jantung transportasi aglomerasi menjadikan Alun-alun Kota Bogor tak pernah tertidur.
Setiap hari para commuter melakukan mobilitas melintasi Alun-alun Kota Bogor menuju Stasiun Bogor.
Setiap keluarga berkunjung untuk sekedar melepas penat atau mencari hiburan yang ramah di kantong.
Baca Juga : Dukung DPR, Mahasiswa IPB Desak Sanksi Pidana bagi 17 Pelaku Pelecehan.
Bukan cuma saat ini, sejak dulu kawasan tersebut tak pernah sepi dari hiruk pikuk manusia.
Perputaran ekonominya pun fantastis, maka tidak heran jika kawasan tersebut tak pernah tertib, sebab bukan saja menjadi gula bagi para PKL tapi juga bagi mereka yang ‘memanfaatkan’ hingar bingar itu menjadi cuan.
Bayangkan saja jika harga satu porsi soto dibandrol dengan harga Rp.13.000 hingga Rp.20ribu maka jika setiap hari habis 150 porsi maka perputaran ekonomi sebesar Rp. 1.950.000 itu hanya untuk satu pedagang.
Sementara itu dari data pedagang di wilayah tersebut mencapai 40 pedagang yang jika diakumulasi menjadi Rp.78.000.000.
Baca Juga : Bocah 4 Tahun Korban Hanyut di Bojonggede Ditemukan Tak Bernyawa Usai Pencarian Intensif
Itulah yang menyebabkan para PKL tetap bertahan meski harus kucing-kucingan dengan petugas.
Surya (22), seorang pedagang Soto Mie, berjualan di bahu jalan Alun-Alun adalah pilihan terpaksa.
Meski mengetahui adanya larangan berjualan di bahu jalan, ia dan rekan-rekan sesama pedagang tetap nekat mangkal demi mencari sesuap nasi.
“Dulu kita sering diusir, memang tidak boleh dagang kalau PKL. Sekarang kita jualan di sini mumpung tidak ada Satpol PP saja,” ujar Surya saat ditemui di lokasi. Jumat (17/4/26).
Baca Juga : Pulang Sekolah, Dua Remaja di Parungpanjang Jadi Korban Penyiraman Air Keras
Surya mengaku pendapatan hariannya sangat fluktuatif. Hari Minggu menjadi tumpuan utama karena lonjakan pengunjung, sementara hari biasa cenderung sepi, apalagi jika hujan turun.
Hal terberat baginya bukanlah persaingan dagang, melainkan kehadiran Wali Kota atau razia besar-besaran.
“Kalau ada Wali Kota, tidak boleh (jualan). Suka diusir-usir. Kalau dagangan sampai terlalu ke depan, bisa dibawa (petugas),” tambahnya.
Senada dengan Surya, Aisyah (29), seorang pedagang Tahu Gejrot yang baru beberapa bulan berjualan, merasakan pahitnya diusir dari lapak awalnya di samping Bank BRI.
Baca Juga : Di Tengah Isu Geopolitik Timur Tengah, 445 Jamaah Kloter 3 Kabupaten Bogor Tetap Diberangkatkan
Ia kini memilih lokasi di area Alun-Alun yang dianggapnya lebih “aman,” meski tetap harus waspada.
Aisyah menceritakan betapa mencekamnya saat Satpol PP melakukan pembersihan area, biasanya dari pagi hingga waktu Ashar. Fenomena ‘kucing-kucingan’ pun menjadi pemandangan sehari-hari.
Jika barang dagangan sampai diangkut petugas, pedagang harus membayar denda sekitar Rp250.000 untuk mengambilnya kembali.
Nilai denda tersebut terasa sangat berat mengingat pendapatan harian Aisyah seringkali tidak mencapai Rp100.000.
“Jadinya kejar-kejaran, umpet-umpetan. Dari tukang kopi sampai pedagang lain, semua sering diangkut kalau ketahuan,” keluh Aisyah.
Para pedagang berharap ada solusi yang lebih manusiawi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Surya menekankan bahwa mereka hanya ingin mencari nafkah untuk keluarga.
“Harusnya jangan gitu (selalu diusir). Kita kan sama-sama cari uang buat makan anak. Kata Pak Wali sebenarnya boleh jualan asal sampah dibersihkan,” ujar Aisyah menirukan pesan yang pernah ia dengar. (Maya Melina)
