Rekam24.com, Jakarta – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama mencapai 5,61 persen—tertinggi dalam 13 tahun terakhir—memicu pro-kontra di tengah publik. Sejumlah pengamat ekonomi menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil di tingkat masyarakat bawah.
Menanggapi polemik ini, akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof. Irfan Syauqi Beik, menilai perdebatan tersebut berakar dari perbedaan cara pandang terhadap konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurutnya, ada tiga konsep dasar yang perlu dipahami: growth (klasik), growth with equity (pertumbuhan dengan pemerataan), dan growth through equity (pertumbuhan melalui pemerataan).
“Ini bukan sekadar permainan kata, melainkan memiliki makna filosofis yang mendalam. Setiap konsep akan memengaruhi paradigma pembangunan serta turunan kebijakan yang diambil pemerintah,” ujar Prof. Irfan.
Pertumbuhan Klasik (Fokus pada Angka PDB) Konsep pertama ini hanya berfokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan target persentase tertentu setiap tahunnya. Namun, Prof. Irfan mengingatkan adanya risiko trade-off (timbal balik) yang merugikan.
Baca Juga : Lewat Lapak Capil dan Layanan Sore Malam, Disdukcapil Bogor Kejar Target Adminduk
“Angka pertumbuhan bisa meningkat tajam, tetapi di saat yang sama, ketimpangan juga naik signifikan,” jelasnya.
Hal ini terjadi karena efek menetes ke bawah (trickle-down effect) tidak berjalan. Insentif dan privilese lebih banyak dinikmati industri besar, tanpa diimbangi pemberian akses bagi masyarakat umum. Akibatnya, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, utamanya kelompok 1 persen teratas.
“Pertumbuhan tanpa pemerataan menciptakan kerentanan sosial dan politik. Ini seperti membangun gedung pencakar langit di atas pondasi yang rapuh,” tegasnya.
Growth with Equity (Pertumbuhan dengan Pemerataan) Dalam konsep kedua, pemerintah menjadikan pertumbuhan sebagai mesin utama, namun melakukan intervensi lewat kebijakan redistribusi agresif, seperti pajak progresif dan bantuan sosial (bansos). Tujuannya agar kue ekonomi bisa dinikmati lebih merata.
Baca Juga : Trase Baru Batutulis Mulai Dibangun, Ditargetkan Rampung Akhir Oktober
Meski begitu, Prof. Irfan melihat kelemahan pada konsep ini karena cenderung menempatkan masyarakat miskin hanya sebagai objek penerima bantuan, bukan pemain aktif. Daya beli mereka dijaga semata-mata untuk menstabilkan konsumsi yang berkontribusi tinggi pada PDB.
“Artinya, yang dijaga hanya sisi permintaan (demand). Begitu masuk ke sisi penawaran (supply), pemegang modallah yang tetap menguasai,” terangnya.
Growth through Equity (Pertumbuhan Melalui Pemerataan) Konsep ketiga ini dinilai sebagai pendekatan paling ideal, di mana pemerataan justru dijadikan sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi. “Pendekatan ini akan menciptakan keadilan dan inklusivitas ekonomi,” ujar Prof. Irfan.
Menurut Prof. Irfan, konsep growth through equity ditopang oleh tiga faktor krusial:
Resiliensi Ekonomi Berbasis UMKM: Daya tahan ekonomi nasional akan jauh lebih kuat jika pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diposisikan sebagai penyangga utama PDB, bukan sekadar pelengkap.
Baca Juga : Target Bebas Darurat Sampah 2 Tahun, Pemkab Bekasi Gandeng Danantara Bangun PSEL
Keadilan Distributif & Optimalisasi Zakat-Wakaf: Selain program pemerintah seperti bansos dan KUR, instrumen dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf harus dioptimalkan. Jika dikelola dalam ekosistem terintegrasi, zakat dan wakaf mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komunitas dan potensi lokal.
Keberlanjutan Lewat Investasi Pendidikan: Masyarakat miskin wajib mendapatkan akses luas terhadap pendidikan formal, informal, serta pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas mereka. “Kemandirian ekonomi inilah yang akan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).”
Di akhir penjelasannya, Prof. Irfan menegaskan bahwa mengejar pertumbuhan angka semata (growth) adalah pendekatan yang sudah usang. Sementara growth with equity bisa menjadi langkah awal, namun growth through equity adalah strategi jangka panjang yang jauh lebih unggul.
Ia juga menyoroti program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, program-program tersebut memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep growth through equity, dengan satu syarat mutlak.
“Syaratnya, pastikan program tersebut ditopang oleh pelaku usaha kecil masyarakat setempat. Jika tidak, ketimpangan justru akan melebar, dan kelompok kaya lagi-lagi yang akan menikmati kue ekonomi terbesar,” pungkasnya.
