Rekam24.com, Bogor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah daerah dan masyarakat memperkuat semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Kirab Merah Putih yang digelar di Kota Bogor, Minggu (9/8/2026). Menurutnya, keberlangsungan tradisi Kirab Merah Putih yang telah memasuki tahun ke-11 merupakan contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Tradisi ini bisa berjalan 11 tahun karena ada dukungan dari semua, berkolaborasi. Unsur pemerintahnya solid, dengan warga juga kompak,” ujar Bima Arya.
Baca Juga :Festival Merah Putih 2026 Kota Bogor Semakin Semarak, Jadi Magnet Wisatawan hingga Dorong Ekonomi LokalÂ
Menurut Bima, semangat kebersamaan seperti yang terlihat dalam Kirab Merah Putih penting untuk terus dijaga, terlebih di tengah berbagai tantangan pembangunan dan target pemerintah yang harus dicapai.
Ia berharap semangat tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.
Terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus, Bima Arya mengatakan pemerintah pusat mendorong daerah untuk memeriahkannya melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat.
Menurutnya, bentuk kegiatan dapat disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan kemampuan masing-masing daerah.
Baca Juga :Â Kirab Merah Putih 2026 Kota Bogor Membentang 1,5 Kilometer, Libatkan 60 Elemen Masyarakat
“Presiden memerintahkan untuk memeriahkan 17 Agustus dengan pesta rakyat. Bentuknya tentu diserahkan kepada daerah masing-masing. Banyak juga daerah yang melaksanakan kirab seperti ini, tetapi kan tidak semua daerah sesuai,” jelasnya.
Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri tidak mewajibkan seluruh daerah menggelar kirab. Menurut dia, yang lebih penting adalah semangat kebersamaan, persatuan, dan keterlibatan masyarakat dalam perayaan kemerdekaan.
“Intinya bukan kirabnya, tetapi semangat kebersamaannya,” pungkasnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menentukan bentuk kegiatan perayaan 17 Agustus sesuai kondisi masing-masing, dengan tetap mengedepankan partisipasi dan kebersamaan masyarakat.
