rekam24.com, Bogor – Rencana pembangunan pusat layanan masyarakat baru Kota Bogor di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, memasuki tahap pembangunan fisik. Setelah direncanakan sejak 2020, pengerjaan jalan akses kawasan kini telah mencapai 48 persen.
Proyek pembangunan pusat layanan baru Kota Bogor itu merupakan pengembangan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sebelumnya disiapkan untuk pusat pemerintahan baru. Namun, konsepnya kini berkembang menjadi pusat layanan masyarakat terpadu.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim menjadi salah satu pihak yang mengawal rencana pembangunan pusat layanan baru tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor.
Baca juga: Angkat Besi Kota Bogor Tambah Emas di Porprov Jabar 2026 Berkat Aksi Gemilang Roska Fauziah
Perjalanan proyek dimulai pada 2020 ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Dari lahan tersebut, Pemkot Bogor berharap sekitar 6 hektare dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.
Upaya tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI dengan total sekitar 10,2 hektare di tiga lokasi kepada Pemkot Bogor.
Baca juga: Sapu Bersih Degen Putra, Anggar Sumbang Emas Ke-10 Kota Bogor
Rinciannya, sekitar 6 hektare berada di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektare di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektare di jalur Regional Ring Road (R3).
Dari Pusat Pemerintahan Jadi Pusat Layanan Masyarakat
Memasuki 2023, lahan Katulampa telah menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Pemkot kemudian mulai menyiapkan desain bangunan serta akses menuju kawasan.
Namun, kebutuhan anggaran menjadi tantangan. Pemkot sempat mengajukan dana sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pusat pemerintahan baru.
Baca juga: Porprov XV 2026: Pasangan Kempo Dias-Meira Tembus Final, Kota Bogor Bidik 6 Emas
Pada 2024, penyusunan Detail Engineering Design (DED) mulai dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.
Dalam rencana awal, sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipindahkan ke kawasan Katulampa, sementara Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda tetap dipertahankan.
Seiring waktu, konsep kawasan berubah. Pemkot Bogor tidak lagi sekadar menyiapkan pusat pemerintahan, tetapi mengarahkannya menjadi pusat layanan masyarakat terpadu.
“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.
Konsep tersebut ditujukan untuk mendekatkan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya layanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Baca juga: Dominasi Judo Kota Bogor Kian Kokoh dengan Tambahan 4 Emas di Porprov 2026
Jalan Akses Mulai Dibangun
Memasuki 2025, Pemkot Bogor mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap aksesibilitas kawasan. Rencana review DED sekaligus pembangunan jalan akses disiapkan untuk menghubungkan kawasan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP).
Jalur tersebut juga dirancang untuk mendukung konektivitas menuju Jalan Parung Banteng, kawasan Summarecon, hingga Tol Bogor Selatan.
Realisasinya mulai terlihat pada 2026. Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyebut progres pembangunan jalan akses telah mencapai 48 persen, atau 10 persen lebih cepat dari target.
Pekerjaan tersebut mencakup pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan.
Baca juga: KONI Kota Bogor Optimistis Firaz Roza Raih Emas di Final Muaythai Porprov Jabar 2026
Akses ini ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.
Sementara itu, lahan seluas 6 hektare di Katulampa disiapkan untuk menampung sekitar 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi sarana olahraga dan tempat ibadah.
Meski infrastruktur akses mulai dikerjakan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan dilakukan secara bertahap mulai 2027.
Dengan demikian, pengerjaan jalan menjadi tahap fisik awal dari proyek yang telah dirintis selama enam tahun. Setelah melewati proses pengajuan hibah, pengamanan aset, penyusunan desain hingga pencarian pembiayaan, kawasan Katulampa kini mulai memasuki fase pembangunan infrastruktur dasar.
