Rekam24.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Langkah tersebut disampaikan Kemendikdasmen kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Surat pemberitahuan pencabutan itu juga diserahkan kepada majelis hakim yang tengah memeriksa gugatan terkait dokumen penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Baca Juga : Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Pimpinan MPR Terima Kedatangannya
Kuasa hukum Kemendikdasmen menjelaskan, pencabutan dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan kasasi MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Objek sengketa ini sudah kami cabut. Secara faktual dinyatakan sudah tidak ada,” demikian pernyataan kuasa hukum Kemendikdasmen dalam persidangan di PTUN Jakarta.
Atas pencabutan tersebut, Kemendikdasmen meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana.
Permintaan itu didasarkan pada kondisi bahwa objek yang menjadi pokok sengketa telah dicabut oleh instansi terkait.
Dengan demikian, Kemendikdasmen menilai tidak ada lagi objek sengketa yang dapat diperiksa dalam gugatan tersebut.
Sebelumnya, polemik dokumen penyetaraan pendidikan Gibran menjadi perkara hukum yang bergulir hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian menjadi dasar bagi Kemendikdasmen untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden tersebut.
