Rekam24.com, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana mengevaluasi membeludaknya volume Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang masuk ke wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya menata kembali sistem tata kota sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas yang kian krusial.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjamin kenyamanan serta memenuhi kebutuhan mobilitas warga secara optimal.
“Kami akan lakukan evaluasi, namun acuannya tetap pada pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi bagi masyarakat,” ujar Dedie, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga : Gagal 4 Tahun, Jembatan Paledang-Pasir Jaya Rp2,7 Miliar Akhirnya Dibangun
Menanggapi keluhan dari sejumlah sopir dan pengusaha angkutan kota (angkot) yang merasa tersisih oleh kehadiran Biskita Transpakuan, Dedie menilai kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Ia menyebut populasi armada Biskita saat ini masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah kota secara menyeluruh.
“Jika dirasa menjadi saingan, saya kira tidak. Jumlah bus kita masih sedikit. Seperti di koridor satu, jumlahnya terbatas, jadi ini bukan bentuk persaingan,” tuturnya.
Bagi Dedie, pembenahan yang justru lebih mendesak saat ini adalah menertibkan angkutan dari luar daerah. Banyaknya AKDP yang melintas di jalur-jalur utama dinilai menjadi salah satu pemicu utama kemacetan di Kota Hujan.
Baca Juga : Kapolres Bogor: Pesan Presiden di HUT Bhayangkara ke-80, Polri Harus Jadi Solusi bagi Masyarakat
Ia pun meminta agar fasilitas transportasi publik yang kinerjanya sudah berjalan baik dan mulai diminati warga tidak diusik. Terlebih, infrastruktur seperti halte baru dinilai sangat membantu aktivitas harian masyarakat.
“Yang perlu dievaluasi itu volume kendaraan dari luar Kota Bogor, seperti AKDP. Mungkin jumlahnya sudah terlalu banyak. Jadi, jangan sampai bus (Biskita) yang sudah menjadi andalan dan kebutuhan warga ini yang dikorbankan,” pungkasnya. (Maya Melina)
