Rekam24.com, Bogor – Sebanyak 171 siswa dari enam sekolah di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Bosowa dan Bina Insani.
Insiden ini memicu kekhawatiran publik terkait kualitas pengelolaan program bantuan pangan tersebut.
Menanggapi kejadian tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bogor menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengkritisi lemahnya pengawasan dan pelaksanaan program MBG oleh pemerintah.
Baca Juga : Muhammad Rafsanjani, Sekjen PB PMII, Meninggal Dunia, Sosoknya Sangat Dikagumi
“Insiden ini bukan sekadar masalah teknis. Ini menunjukkan bahwa program MBG dijalankan tanpa persiapan matang, minim kontrol kualitas, serta tidak melibatkan tenaga ahli yang kompeten dalam pengolahan dan distribusi makanan,” ujar Abdullah Nuruz Zaini, Ketua PC PMII Kota Bogor.
Abdullah menambahkan bahwa MBG yang semestinya menjadi solusi untuk peningkatan gizi anak-anak, justru berbalik menjadi ancaman bagi kesehatan mereka.
Ia menyoroti potensi MBG dijalankan dengan pendekatan proyek semata tanpa memperhatikan standar keamanan pangan dan kesehatan siswa.
Baca Juga : Diduga Keracunan, Puluhan Siswa Bosowa Bina Insani Bogor Tumbang
Senada dengan itu, Fajril Miftahul Qirom, Wakil Ketua Eksternal PC PMII Kota Bogor, menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total.
“Kesehatan siswa tidak boleh dipertaruhkan demi pencapaian program secara administratif. Program apapun yang menyasar generasi muda harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan ketat. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas Fajril.
PC PMII Kota Bogor mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab m
Keracunan.
Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti lalai dalam proses pengadaan dan distribusi makanan.
Memberikan pendampingan medis dan psikologis bagi siswa yang terdampak.
Melibatkan ahli gizi dan pengawas mutu dalam pelaksanaan program MBG ke depan.
PMII juga mengingatkan agar program bantuan sosial, khususnya di bidang kesehatan dan gizi, tidak dijadikan alat politik atau proyek bisnis yang mengabaikan keselamatan masyarakat.
