Rekam24.com, Bekasi – Sejumlah proyek infrastruktur strategis saat ini sedang berjalan di Kota Bekasi. Proyek-proyek tersebut meliputi normalisasi Kali Bekasi sepanjang 34 km, pembangunan flyover Bulak Kapal senilai Rp220 miliar, rencana pembangunan lapangan olahraga Pondok Gede, serta perbaikan jalan sepanjang 94,3 km.
Mengingat keempat proyek besar ini berjalan bersamaan dan membutuhkan anggaran fantastis, Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi yang membidangi infrastruktur dan anggaran, Nuryadi Darmawan, meminta Walikota Tri Adhianto cerdik mencari sumber pendanaan. Pria yang akrab disapa Bang Nung ini berharap Pemkot Bekasi tidak bergantung 100 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar beban fiskal daerah tetap terkendali.
Untuk itu, Bang Nung mengusulkan beberapa opsi pembiayaan, Pertama, mengoptimalkan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Bantuan Presiden, Kedua, melakukan lobi aktif guna mendapatkan dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat, Ketiga, membuka ruang skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai kawasan industri di Bekasi, Keempat, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sambil memastikan setiap proyek berjalan transparan, akuntabel, dan tepat guna.
Baca Juga : Didukung Ketua DPRD Kota Bekasi, GEMMA QUR’AN Bekasi Cetak Sejarah
“Pemerintah kota harus mengambil langkah strategis agar layanan publik tidak terganggu,“ ujar politisi PDI Perjuangan tersebut melalui wawancara telepon, Rabu (27/5/2026). Terlebih, tahun ini pemerintah pusat melakukan efisiensi dengan memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah dan menghambat pembangunan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Bekasi Timur dan Bekasi Selatan ini juga menilai upaya pemerataan pembangunan di 12 kecamatan belum optimal. Alih-alih memusatkan pembangunan fisik di kawasan utama, ia mendorong pendekatan anggaran yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.
“DPRD menuntut agar semangat ‘Bekasi Keren’ dibuktikan dengan perbaikan infrastruktur yang nyata di seluruh wilayah. Pembangunan fisik tidak boleh hanya mempercantik satu kawasan saja, tapi harus menyentuh seluruh pelosok kecamatan,” tegas Bang Nung.
Baca Juga : Didukung Ketua DPRD Kota Bekasi, GEMMA QUR’AN Bekasi Cetak Sejarah
Selain empat proyek di atas, Pemkot Bekasi juga tengah menata kawasan Kalimalang menjadi ikon wisata baru bernama Kalimalang Water Park dengan anggaran sekitar Rp123 miliar.
Bang Nung, yang mengantongi gelar Ahli Madya Akuntansi Komputer serta Sarjana Hukum dan Ilmu Pemerintahan, mengingatkan dinas terkait untuk cermat dalam proses pembangunannya. “Jika tidak dilakukan dengan cermat, ini dapat menimbulkan persoalan hukum yang merugikan rakyat di kemudian hari,” tuturnya. Ia juga meminta Pemkot memprioritaskan pelaku UMKM lokal untuk mengisi area komersial di sana.
Sementara terkait penanganan banjir melalui pembangunan polder air di tiga titik, Nuryadi menilai solusi tersebut masih bersifat kuratif-lokal. Polder tidak akan mampu mengatasi masalah jika debit air kiriman dari wilayah hulu (Bogor) sudah melebihi kapasitas tampung Daerah Aliran Sungai (DAS).
Sebagai solusi komprehensif, Bang Nung menawarkan lima langkah tuntas, Bersinergi dengan Kementerian PU, BBWS, dan Pemkab Bogor untuk normalisasi sungai dan membangun waduk pengendali di hulu, Melakukan reaktivasi dan konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), Normalisasi dan mengoneksikan jaringan saluran drainase, Mengevaluasi ketat izin alih fungsi lahan di dataran banjir atau sempadan sungai, Pembuatan sumur resapan dan biopori secara masif di permukiman warga untuk mengurangi limpasan air permukaan. (Adv)
